Efek Bansos Minim

JAKARTA - Pemerintah dinilai tak mau repot dalam menyikapi dampak El Nino. Padahal ancaman cuaca ekstrem ini sudah lama diketahui, namun antisipasinya masih minim. Pemerintah dinilai tak mau bekerja keras karena kembali menyalurkan bansos (bantuan sosial). Efek bansos sebagai bantalan sosial juga rendah.

Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan penebalan bansos di saat menjelang pemilihan umum (pemilu) sangat riskan dikaitkan dengan politik uang terselubung.

"Kesannya pemerintah hanya mengambil jalan pintas dengan bansos, padahal ancaman El Nino sudah jauh-jauh hari diingatkan terkait dampaknya dan pemerintah juga paham. Namun bagaimana mengatasinya, pemerintah tidak mau repot," paparnya pada Koran Jakarta, Minggu (29/10).

Menurut Esther, pengaruh bansos sangat kecil untuk meredam inflasi karena hanya sebesar 600 ribu rupiah per orang per bulan. "Kecuali kalau satu bulan gaji atau sebesar upah minimum regional (UMR) masing masing wilayah. Kalau Jakarta empat juta rupiah per bulan," ujar Esther.

Menurut dia, yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan untuk mendorong produksi. Adapun caranya dengan hujan buatan secara reguler agar petani bisa menanam padi dan kegiatan pertanian lainnya.

Hal lainnya dengan mengimpor benih unggul dan pupuk yang bermutu baik serta galang kolaborasi antara perguruan tinggi, petani, dan pemda untuk memberi bimbingan teknis sekolah lapang petani. Kemudian memberi bantuan sarana prasarana (sarpras) pertanian.

"Insya Allah, bantuan tersebut bisa menjadi solusi yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan produksi dan menjaga suplai sehingga inflasi bisa diredam daripada hanya sekedar beri bansos," tukas Esther.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan segera menyiapkan perpanjangan bantuan pangan dan memastikan stok CBP aman dan cukup. Perpanjangan bantuan pangan pada Desember 2023, dan juga pada Januari hingga Maret 2024 tentu disiapkan bersama kementerian/ lembaga seta perum Bulog, utamanya memastikan stok CBP dan juga kesiapan penganggarannya.

"Perpanjangan bantuan ini sangat dibutuhkan untuk terus menjaga stabilitas harga beras, di tengah ancaman El Nino. Sebab dampaknya bukan hari ini, tapi dua tiga bulan ke depan baru terasa, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah," ucap Arief.

Adapun untuk menjamin penyaluran bantuan pangan agar sesuai target dan tepat sasaran diperlukan penguatan tata kelola penyaluran bantuan pangan. Arief menambahkan penyaluran bantuan pangan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengatakan Bapanas telah melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan pada 26-28 Oktober 2023 di Surabaya. Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat, yaitu pemutakhiran data penerima, kualitas bantuan, dan mekanisme penggantian.

Perkuat Regulasi

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan pihaknya terus mengawal kegiatan pelayanan publik oleh lembaga dan instansi pemerintah, termasuk NFA, Perum Bulog, dan ID FOOD. Menurutnya, program bantuan pangan merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik sehingga terhadap penyelenggaraannya perlu dipastikan tidak terjadi malaadministrasi.

Adapun pada 2023, pemerintah melalui penugasan NFA terhadap BUMN Pangan melaksanakan dua kegiatan penyaluran bantuan pangan sebagai bentuk bantalan sosial di tengah kondisi pemulihan ekonomi nasional.