Setahun ke Depan, Fokus Kemacetan, Banjir, dan Polusi Udara

Saya bacakan ya. Jadi, Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengangkatan Pejabat Gubernur. Terus diktumnya memperpanjang masa jabatan mulai tanggal 17 Oktober 2023 paling lama satu tahun.

Kinerja saya akan terus dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tiga bulan sekali. Dan setiap tiga bulan evaluasinya menurut Kemendagri tidak bagus bisa saja (dihentikan).

Macet ini masalah Jakarta dari dulu dan sulit diselesaikan, bagaimana Anda akan mengatasinya?

Kalau macet ya namanya pertumbuhan kendaraan lebih banyak ya, kalau penyelesaian macet kan tidak bisa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja. Pemerintah pusat sudah berbuat, pemda sudah berbuat, ya bersama masyarakat.

Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat ataupun pemangku kepentingan terkait untuk pengintegrasian moda transportasi di Jakarta, sehingga dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi transportasi umum 4,3 triliun rupiah per tahun dengan rincian 800 miliar rupiah untuk Moda Raya Terpadu (MRT), dan 3,5 triliun rupiah untuk Transportasi Jakarta (Transjakarta) guna memudahkan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan angkutan massal.

Apa terobosan lain dari Pemprov untuk atasi kemacetan ini?

Secara bertahap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memperbanyak bus listrik untuk angkutan publik guna menekan polusi udara dan terus mendorong warga menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

Rencana penggantian bus konvensional menjadi bus listrik akan dijalankan untuk meminimalisir polusi udara.

DKI baru saja meluncurkan siMerak untuk sempurnakan layanan perbendaharaan daerah. Apa manfaatnya?

Keunggulan aplikasi ini bisa membuat (laporan) di mana saja, bisa dikontrol, di-list, di-print, dicek sesuai dengan Surat Keterangan (SK) Gubernur.

Aplikasi siMerak memiliki sejumlah keunggulan yang bisa digunakan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satunya, yakni fleksibilitas penggunaan aplikasi yang bisa digunakan di mana saja.

Selain itu, dengan sistem ini pengelolaan juga bisa dilakukan secara transparan karena pemantauan bisa dilakukan siapa saja. Jadi, aplikasi ini khusus untuk bendahara saja, saat proses pencairan dia membuat rekening, bisa kita ketahui.