Membanggakan, Jawa Tengah Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Kelola JDIH Nasional
📅 Jumat, 13 Okt 2023, 00:01 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng
Jakarta - Membanggakan, Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly kepada Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana pada acara JDIHN Award 2023 di Jakarta, Kamis.
Raihan penghargaan tersebut mengungguli Provinsi Bali yang menempati peringkat kedua, kemudian disusul Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada posisi berikutnya.
Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan bahwa raihan penghargaan ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun lalu karena pada tiga edisi JDIHN Award sebelumnya, Provinsi Jateng selalu berada di peringkat kedua terbaik nasional.
"Tahun ini kami dapat meningkatkan profesionalitas, sehingga mendapatkan peringkat pertama," katanya usai menerima penghargaan.
Menurut dia, peningkatan prestasi JDIH itu diraih setelah Pemprov Jateng melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Selain itu, juga menggenjot pembinaan rutin terhadap pengelola JDIH Provinsi Jateng.
Pembinaan dilakukan kepada perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jateng, Bagian Hukum pemerintah kabupaten/kota, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta di tingkat perguruan tinggi di Jateng.
"Kami juga melakukan inovasi melalui integrasi informasi dan pelayanan hukum berbasis teknologi Informasi. Layanan itu terintegrasi dalam website JDIH Provinsi Jateng," ujarnya.
Prestasi yang diraih ini, lanjut Nana, akan memacu JDIH Provinsi Jateng untuk semakin meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan Kanwil Kemenkumham Jateng, JDIH di Kabupaten/Kota, DPRD dan perguruan tinggi.
"Saya berharap, JDIH ini bisa terus dikembangkan dan ditingkatkan secara optimal sebab layanan informasi hukum menjadi kewajiban Pemerintah sampai level desa. Dengan begitu, hak masyarakat atas informasi hukum dapat terpenuhi," katanya.
Selain Jateng, sebanyak 11 pengelola JDIH kabupaten/kota di Provinsi Jateng juga masuk nominasi dan mendapatkan penghargaan.
Dari jumlah itu, sebanyak enam kabupaten masuk peringkat sepuluh besar kategori kabupaten Pengelola JDIH yang meliputi Kabupaten Batang pada peringkat kedua, Kabupaten Semarang di peringkat tiga, Wonosobo peringkat empat, Kabupaten Magelang peringkat lima, Kabupaten Sukoharjo peringkat tujuh, dan Kabupaten Demak peringkat 10, kemudian ada Kota Tegal yang berada di peringkat lima kategori Kota Pengelola JDIH.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!