PBB Setujui Misi Keamanan Multinasional di Haiti

Pada Senin, Gedung Putih menyampaikan "rasa terima kasihnya" kepada Kenya karena telah mengambil alih kepemimpinan pasukan tersebut, dan kepada negara-negara seperti Jamaika, Bahama, dan Antigua karena telah menambah tenaga kerja.

"Sekarang penting bagi kita untuk fokus membuat kemajuan dalam memobilisasi dukungan internasional yang diperlukan untuk melaksanakan misi ini," kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan.

Agar resolusi tersebut dapat disahkan, Tiongkok harus memilih untuk tidak menerapkan hak vetonya. Haiti adalah salah satu dari sedikit negara yang mengakui Taiwan yang diklaim oleh Beijing.

Tiongkok, menjelang pertemuan Dewan Keamanan, menyuarakan keraguannya dan menuding Amerika Serikat, menyoroti peran senjata dari Florida memperburuk kekerasan.

Di bawah tekanan dari Beijing, resolusi tersebut memperluas embargo terhadap senjata ringan dan amunisi.

Utusan Beijing untuk PBB, Zhang Jun, memperjelas bahwa Tiongkok masih skeptis. Ia menyatakan pada Senin, "tanpa adanya pemerintahan yang sah, efektif dan akuntabel, dukungan eksternal apa pun tidak akan mempunyai dampak yang bertahan lama."

Resolusi tersebut tidak merinci ukuran misi tersebut, meskipun diskusi berkisar pada kekuatan sekitar 2.000 personel.

Resolusi tersebut juga menyerukan misi dukungan untuk "mengadopsi pengelolaan air limbah yang tepat."

Pasukan penjaga perdamaian PBB di Haiti yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2017 membawa penyakit kolera ke negara tersebut, memicu epidemi yang menewaskan lebih dari 10.000 orang.

Pengalaman tersebut semakin memicu pesimisme yang lebih besar di Haiti terhadap intervensi dan berkontribusi terhadap perlawanan terhadap kekuatan lain di bawah bendera PBB.