20 Persen Lebih Peserta BPJS Kesehatan Menunggak Iuran

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan masih ada 20 persen lebih peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menunggak. Persentase tersebut dari cakupan kepesertaan program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) per September 2023 yang mencapai 94.69 persen dari total penduduk Indonesia.

"Dari 94 UHC yang tidak bayar itu dari 20 persen lebih yang sebetulnya tidak bayar. Istilahnya nunggak. kalau nunggak permanen ya tidak bayar. Itu 20 persen lebih," ujar Muhadjir, dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2023, di Jakarta, Senin (2/10).

Dia mengingatkan, kalau dari 20 persen tersebut ada yang merupakan masyarakat tidak mampu, status kepesertaannya bisa diubah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, ada juga dari persentase tersebut yang merupakan masyarakat mampu yang tidak membayar.

"Itu sebagian besar yang merasa tidak perlu membayar karena dia bisa bayar ke dokter lebih hebat menurut dia tanpa BPJS. Itu jiwa gotong royongnya rendah. Itu jadi tugas BPJS," tandasnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan, dari 94,6 persen peserta JKN, hanya 79 persen merupakan peserta aktif. Adapun jumlahnya 207,56 juta merupakan peserta aktif dan 55,18 juta merupakan peserta tidak aktif.

Dia menerangkan, bahwa peserta yang tidak aktif merupakan peserta yang sebelumnya di segmen PBI yang tiba-tiba diberhentikan. Menurutnya, masyarakat yang kurang mampu dan belum masuk sebagai peserta PBI untuk dapat segera melapor ke dinas sosial.

"Kami sarankan jika ada kasus yang merasa miskin, merasa tidak mampu tapi belum masuk PBI, laporkan kepada dinas sosial di daerah untuk bisa diurus lebih lanjut," jelasnya.

Tingkat Kepuasan

Ghufron mengungkapkan, pihaknya terus berupaya melakukan transformasi mutu layanan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat, dan setara untuk setiap peserta JKN. Beberapa di antaranya yaitu kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak, simplifikasi administrasi pelayanan, dan percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu.

"Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengapresiasi BPJS Kesehatan yang telah melakukan transformasi mutu layanan JKN. Menurutnya, transformasi layanan mampu menjawab keresahan di kalangan masyarakat, terutama para peserta program JKN BPJS Kesehatan.

"Saya berharap transformasi mutu layanan akan meningkatkan pola hidup sehat bagi lapisan masyarakat. Hal tersebut penting demi kemajuan sebuah bangsa," katanya.