Waspada, Kenaikan Harga Beras Berpotensi Jadi Bola Panas

JAKARTA - Kenaikan harga beras menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan sektor pangan. Fenomena El Nino yang semakin sering terjadi setidaknya menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan pangan selama ini.

Selain mendorong penggunaan benih yang tahan terhadap cuaca kering di tingkat petani, langkah diversifikasi pangan juga harus semakin intens dilakukan. Hal itu sebagai langkah antisipasi ketika harga beras naik, dan masyarakat bisa beralih mengonsumsi sumber karbohidrat yang lain.

Dua hal itu menjadi poin penting dalam diskusi virtual bertajuk "Waspada Bola Panas Harga Beras" yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, Kamis (21/9).

Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable, Indef, Rusli Abdullah, mengatakan beras memang memiliki elastisitas harga yang tinggi yang bisa membuat bertambahnya penduduk miskin. Gejolak harga beras memiliki penimbang tinggi dalam perhitungan inflasi.

Di sisi lain, yang mengambil keuntungan besar dari kenaikan harga beras bukanlah produsen pangan atau petani, melainkan para pedagang besar. Hal itu berarti, kenaikan harga beras hanya menguntungkan sekelompok kecil golongan, sementara di sisi lain yang paling merasakan dampak dari kenaikan itu ialah kelompok menengah ke bawah.

Rusli membeberkan, sejak awal tahun deviasi harga beras di tingkat produsen-pedagang besar meningkat. Pada 2 Januari 2023, perbedaan harga antara produsen dan pedagang besar masih 1.200 rupiah per kilogram (kg). Namun, pada 20 September 2023, angkanya meningkat menjadi 1.900 rupiah per kg.

Di sisi lain, deviasi harga beras di pasar tradisional dan modern mengecil. Pada 2 Januari hingga 20 September 2023, kenaikan harga rata-rata beras tertinggi di pedagang besar sebesar 12,77 persen, sedangkan kenaikan terendah di tingkat produsen sebesar 7,58 persen.

"Dari masalah ini, setidaknya pemerintah harus berbenah untuk memasifkan lagi diversifikasi pangan, supaya begitu harga beras naik, masyarakat bisa beralih ke pangan lain," tegas Rusli dalam diskusi tersebut.

Rusli pun mengingatkan kalau gejolak harga beras itu tidak bisa dibenahi baik maka berpotensi jadi bola panas. Pembenahan harus memiliki strategi dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang, agar tidak merembet ke banyak hal termasuk situasi chaos secara politik seperti kejadian tahun 1998.

Sebagai upaya jangka pendek, lanjut Rusli, Satgas Pangan harus memperketat pengawasan terhadap distributor. "Mungkin selama ini dia mampunya menampung 10 ton, tetapi tiba-tiba dia bisa menampung 100 atau 1.000 ton beras maka itu harus diusut, kenapa bisa," tandas Rusli.

Ekonom Senior Indef, Bustanul Arifin, mengatakan kenaikan harga beras memang tidak terlepas dari fenomen iklim El Nino. Cuaca ekstrem saat ini siklusnya semakin intens, sehingga perlu disiapkan skenario yang matang untuk menghadapinya.

Untuk skenario jangka menengah, papar dia, pemerintah perlu menyediakan benih padi unggul yang tahan kekeringan. "Itu perlu disebarkan ke petani-petani seluruh wilayah agar ketika ada kekeringan lagi, produksi tidak turun dan harga beras tidak bergejolak," papar Bustanul.

Percepat Penanaman

Bustanul juga mendorong agar Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah (pemda) bahu-membahu melakukan percepatan tanam di lahan-lahan yang mengandalkan irigasi teknis dan perpompaan sehingga meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

Bulog pun harus lebih taktis dalam manajemen stok dan pengadaan dalam negeri, apalagi Bulog bersaing dengan industri beras swasta besar yang membeli beras petani dengan harga cukup tinggi. "Psikologi pasar harus dirawat," papar Bustanul.

Terakhir, pemerintah juga perlu melanjutkan bantuan pangan langsung hingga November untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras.

Secara terpisah, Guru Besar Ilmu Sosiologi, Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan untuk mencegah konflik sosial akibat ketidakpuasan masyarakat berpenghasilan rendah, atas kenaikan berbagai harga komoditas.

"Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah hanya terpusat pada satu titik saja maka tidak menutup kemungkinan ekonomi masyarakat desa akan semakin ketinggalan. Pemerintah harus melangkah lebih jauh lagi dengan memberdayakan penduduk desa. Mereka harus memperoleh perlakuan yang adil dalam penghargaan komoditas yang dihasilkan. Jangan sampai mereka jadi petani, tapi susah karena harga komoditas nonpertanian lebih tinggi," pungkasnya.