Daerah Perlu Bantu Akselerasi Fiskal

JAKARTA - Pemerintah perlu memacu kebijakan fiskal guna menjaga pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah (pemda).

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Andry Asmoro, menilai akselerasi fiskal bukan hanya merupakan kewajiban pemerintah pusat, melainkan juga pemda.

"Jangan lupa, akselerasi fiskal bukan cuma milik pemerintah pusat, tapi juga milik pemerintah daerah. Hampir 30 persen dari APBN pemerintah itu larinya selalu transfer to region (transfer ke daerah)," ujar Andry dalam diskusi dengan awak media di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/9).

Kementerian Keuangan mencatat belanja negara telah mencapai 1.461,2 triliun rupiah hingga Juli 2023 atau setara 47,73 persen dari total pos belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) serta transfer ke daerah (TKD).

Untuk BPP, Kementerian Keuangan mencatat realisasi sebesar 1.020,35 triliun rupiah. Adapun untuk realisasi TKD nilainya mencapai 440,89 triliun rupiah.

"Coba kita lihat, pernah tidak kita hitung seberapa besar efektivitas atau dampak multiplier-nya kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," kata Andry.

Pada 2023, belanja negara ditargetkan mencapai 3.061,18 triliun rupiah. Sementara untuk tahun depan, Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 pada pertengahan Agustus lalu menyampaikan belanja negara dialokasikan sebesar 3.304,1 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.446,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 857,6 triliun rupiah.

"Jadi di tahun politik nanti, kesamaan visi dan juga akselerasi belanja itu bukan cuma diwajibkan ke pemerintah pusat tapi juga ke pemerintah daerah. Kalau itu akselerasinya berjalan bersamaan, menurut saya di tengah tekanan kepada pertumbuhan ekspor dan sebagainya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa cukup baik," ujar Andry.

Untuk tahun ini, Bank Mandiri memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,04 persen yang didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah.

Perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5,17 persen di kuartal II-2023 dengan dorongan dari berlanjutnya pertumbuhan di konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah.

Konsumsi yang kembali tumbuh di atas lima persen ditopang oleh faktor musiman seperti Hari Raya Idul Fitri, masa libur sekolah dan tahun ajaran baru. Realisasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 juga mendukung pencapaian pertumbuhan tersebut.

Tingkat belanja memasuki pertengahan kuartal ketiga 2023 masih menunjukkan resiliensi. Hingga 13 Agustus 2023, Mandiri Spending Index (MSI) mencatatkan angka 164,4, menunjukkan bahwa belanja masyarakat 64,4 persen lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.

Revisi Asumsi

Sebelumnya, Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) mengungkapkan adanya perubahan asumsi harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) serta lifting minyak dalam asumsi dasar makro RAPBN 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan asumsi ICP meningkat menjadi 82 dollar AS per barel dari yang sebelumnya 80 dollar AS per barel, serta lifting minyak ditargetkan 635 ribu barel per hari dari yang sebelumnya 625 ribu barel per hari.

"Perubahan itu tentunya mengantisipasi, terutama harga ICP, kita harapkan juga mengakomodir risiko yang memang kita lihat dalam harga ICP ke depan," kata Febrio setelah menghadiri rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa pekan lalu.