Pelatihan yang Cocok bagi Guru di Era Kurikulum Merdeka

Syaikhu Usman, SMERU Research Institute dan Asri Yusrina, SMERU Research Institute

Desentralisasi pendidikan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola layanan pendidikan secara mandiri. Dalam hal ini, desentralisasi diterjemahkan sebagai pengambilan keputusan di tingkat sekolah atau dikenal dengan istilah otonomi sekolah. Selaras dengan konsep otonomi sekolah ini, Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar, sebuah program yang mendukung sekolah, guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri.

Profesor Universitas Stanford, Amerika Serikat, Erik A Hanushek mengemukakan bahwa pelaksanaan otonomi yang dilakukan tiap sekolah mempengaruhi perbedaan prestasi antarsekolah. Temuan tersebut berasal dari analisis atas Programme for International Student Assessment (PISA) dari 42 negara pada tahun 2011.

PISA adalah penilaian internasional tiga tahunan yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan literasi sains siswa berusia 15.

Ada dua catatan penting dari studi tersebut. Pertama, pemberian otonomi sekolah berpengaruh positif terhadap prestasi murid ketika dilakukan di negara maju, tetapi berpengaruh negatif di negara berkembang. Kedua, dampak negatif yang muncul di negara-negara berkembang umumnya terjadi apabila otonomi sekolah berorientasi akademik sedangkan kemampuan pelaksana pendidikan di tingkat sekolah tidak mumpuni.

Berpijak pada temuan riset tersebut, penerapan Kurikulum Merdeka yang memberi otonomi kepada guru di sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid, memiliki risiko apabila kompetensi guru yang ada belum sesuai.

Untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut, diperlukan dukungan seperti penyediaan pelatihan dan sumber pembelajaran bagi guru.

Pertanyaannya kemudian, pelatihan dan sumber pembelajaran seperti apakah yang dapat membantu guru menerapkan pembelajaran yang inovatif dan interaktif sesuai dengan visi Kurikulum Merdeka?

1. Pelatihan berbasis kemampuan, pengalaman dan kebutuhan

Menurut Shintia Revina, peneliti dari Research on Improving Systems of Education (RISE), program penelitian sistem pendidikan berskala besar yang dikelola dan dilaksanakan melalui kemitraan antara Oxford Policy Management dan Blavatnik School of Government di Universitas Oxford, program pengembangan atau pelatihan untuk guru di Indonesia selama empat dekade terakhir belum efektif. Keterbatasan anggaran menyebabkan pelatihan guru dirancang untuk peserta sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin.

Akibatnya, alih-alih mempertimbangkan karakteristik guru, materi pelatihan cenderung bersifat top-down atau ditentukan oleh pusat. Padahal, menurut laporan dari Bank Dunia, pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman mengajar guru terbukti mengarah pada hasil pembelajaran yang lebih baik.

Pada 2020, misalnya, SMERU, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan memberikan bantuan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memprakarsai reformasi program pengembangan keprofesian untuk guru mereka.

Kemudian pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mereformasi kegiatan pelatihan guru yang memberi kesempatan kepada guru untuk memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Asesmen terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut menemukan data bahwa guru memperoleh nilai tambah lebih ketika mereka dapat memilih pelatihan yang sesuai kebutuhannya. Pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan guru dan mendapat umpan balik dari kepala sekolah juga terbukti lebih memberikan dampak terhadap kompetensi guru.

2. Pendidikan calon guru yang fokus pada cara bertanya