Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kementan Tingkatkan Daya Saing Petani Hortikultura melalui KEP

📅 Kamis, 24 Sep 2026, 14:33 WIB | Oleh: Tim Penulis
Kementan Tingkatkan Daya Saing Petani Hortikultura melalui KEP Doc: ANTARA
Ket. Tim pelaksana HDDAP Kementan saat meninjau langsung sejumlah lahan kering di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

JAKARTA – Pemerintah berupaya menaikkan daya saing petani hortikultura melalui pembangunan kelembagaan ekonomi petani (KEP) dalam Program program HDDAP (Horticulture Development in Dryland Areas Project).

Direktur Hilirisasi Hortikultura, Kementerian Pertanian Freddy mengatakan, pemerintah melalui program HDDAP akan membangun ekosistem hulu-hilir agribisnis hortikultura di lahan kering sehingga diharapkan terbangun kelembagaan ekonomi yang membuat petani hortikultura naik kelas.

"Jika sebelumnya petani hanya fokus pada produsen, maka ke depan mulai berkecimpung dalam pengelolaan produk pertanian hingga pemasaran," katanya di Jakarta, Kamis (24/9).

Program HDDAP mendapat dukungan dari ADB (Asean Development Bank) dan IFAD (international Fund For Agricultural Development) dengan menargetkan seluas 10 ribu hektare di 13 kabupaten 7 provinsi.

Di lokasi proyek akan dibangun 1.000 klaster dengan menggandeng 25 ribu petani miskin dan hampir miskin, termasuk 5.000 petani perempuan.

”Obyek utama proyek ini adalah hortikultura. Namun aktor utamanya adalah petani. Karena itu kita berusaha menaikkan kelas petani hortikultura dengan membangun kelembagaan ekonomi,” katanya saat webinar Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Hortikultura yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani.

Freddy menyatakan, selama ini posisi tawar petani hortikultura masih lemah, apalagi jika berusaha sendiri. Di sisi lain, pemerintah juga akan sulit memberikan bantuan program kepada petani yang tidak berkelompok atau kelembagaan.

Saat ini sudah ada Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), namun menurut dia perlu pembenahan agar kelembagaan petani tersebut mempunyai orientasi pada keuntungan (profit oriented).

"Apalagi ada bantuan pemerintah yang mensyaratkan kelembagaan petani mempunyai usaha yang menguntungkan. Kalau lembaga petani tidak profit oriented sulit untuk berkembang dan pemerintah juga sulit memberikan bantuan,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya pemerintah mendorong agar Poktan naik kelas menjadi Gapoktan dan gapoktan menjadi KEP dalam bentuk perusahaan atau koperasi.

Jadi pengembangan kapasitas kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkan menjadi kelembagaan ekonomi. Dengan demikian akan meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar.

”Usaha pertanian menjadi efektif dalam skala besar berbasis klaster, kemudian mengelola multi komoditas, integrasi on farm dan off farm. Manajemennya bersifat corporate dan profesional,” tutur Freddy.

Bentuk KEP petani tersebut menurut Freddy akan seragam dalam satu identitas yakni Koperasi Hortikultura. Namun nantinya yang membedakan adalah komoditas yang dikelola di masing-masing wilayah lokasi Program HDDAP di 13 kabupaten.

“Paling tidak dalam program HDDAP ini akan terbentuk sekitar 250 koperasi hortikultura,” katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Mohon Dukungan Doa! Paus Leo XIV Akan Jalani Operasi Paru-paru di Roma
    Turut mendoakan, semoga operasinya berjalan baik dan lancar ...
  • Peringkat FIFA Melesat, Timnas Indonesia Dipastikan Lolos Langsung ke Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2030
    Masa depan timnas kita sepertinya makin cerah, sangat ...
  • Kolaborasi Industri dan Akademisi Diperkuat, Seequent Dorong Kapasitas Geosains Indonesia
    How can collaboration between industry and academic institutions ...
  • Mengapa Tak Banyak Mahasiswa Asing yang Mau Kuliah di Indonesia?
    What factors might discourage international students from pursuing ...
  • Sangat Memprihatinkan Rumah Dinas TNI untuk Judol, Pelaku Kini Ditahan
    oknum2 begini ini yg bikin citra loreng jadi ...
Daerah
Lima Warkop di Surabaya Ken...
Advertisement
Parah, Ombudsman RI Temukan Gangguan Layanan BBM di 11 Provinsi

Parah, Ombudsman RI Temukan Gangguan Layanan BBM di 11 Provinsi

14 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.