Indonesia Manfaatkan 'Blended Finance'

BADUNG - Indonesia memanfaatkan opsi pembiayaan campuran atau blended finance karena dinilai sebagai salah satu sumber alternatif untuk mengejar transisi menuju energi bersih pada 2060. Dalam jangka pendek, pemerintah membuka peluang investasi dengan memberikan sejumlah insentif, termasuk keringanan pajak.

"Indonesia memanfaatkan blended finance dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dan dari ADB (Bank Pembangunan Asia)," kata Direktur Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gigih Udi Atmo, di sela-sela Forum Pembiayaan Energi Asean di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (23/8).

Selain itu, lanjut dia, ada juga dukungan keuangan internasional melalui program pendanaan Kemitraan Transisi Energi Internasional yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dapat mendukung transisi energi. JETP sebelumnya disepakati pemimpin negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 2022 yang bekerja untuk merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi.

"Itu (JETP) hanya beberapa proyek dan itu terbatas di sektor pembangkit listrik, sedangkan berbicara (transisi energi) ada industri, transportasi, perumahan, dan gedung komersial," katanya.

Senada, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, dalam kesempatan sama mengungkapkan pembiayaan campuran dan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing menjadi opsi pembiayaan transisi energi. Menurutnya, pembiayaan campuran tidak hanya mengelompokkan sumber dana yang berbeda, tapi juga dapat fokus memobilisasi modal sektor swasta.

Sedangkan nilai ekonomi karbon, pendapatan bisa didistribusikan kembali dari sektor swasta kepada sektor publik (pemerintah) melalui beberapa instrumen di antaranya pajak karbon, hingga kredit karbon. Adapun dana tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program transisi energi.

Indonesia memiliki peta jalan di sektor energi untuk mencapai emisi nol karbon pada 2060 melalui transisi energi fosil ke energi bersih. Emisi karbon dapat turun hingga 93 persen pada 2060 menjadi 129,4 juta ton setara CO2 dari perkiraan sekitar 1.927.4 juta ton setara CO2 oleh aktivitas bisnis, misalnya industri, perumahan, transportasi, komersial, hingga pembangkit listrik.

Peluang Investasi

Pada kesempatan lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan pemerintah membuka peluang investasi mengejar target penurunan emisi karbon sebesar 31,89 persen untuk usaha sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

"Estimasi total kebutuhan pendanaan iklim yang dibutuhkan untuk mencapai NDC sebelumnya adalah sekitar 281 miliar dollar AS pada 2030. Kami terbuka dengan transisi dan bisnis hijau karena bagaimana pun juga Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah global sendirian," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam acara Seminar on Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates, di Jakarta, kemarin.

Pemerintah juga telah menyediakan berbagai insentif fiskal untuk mendorong investasi dalam proyek-proyek dan industri hijau, termasuk pembebasan pajak, tunjangan pajak, dan juga fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, ada juga bea masuk dan pajak properti.