Pemerintah Pacu Hilirisasi Semua Sektor

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar hilirisasi tak hanya pada komoditas mineral, melainkan juga komoditas nonmineral, hasil pertanian, dan kelautan. Tak hanya itu, proses hilirisasi juga harus melibatkan transfer teknologi dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT), serta meminimalkan dampak lingkungan.

Presiden menuturkan ekonomi hijau dan hilirisasi merupakan window of opportunity atau peluang bagi Indonesia meraih kemajuan, dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi EBT.

"Kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan," tegas Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Rabu (16/8).

Karena itu, Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber dayanya, memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Kebijakan hilirisasi juga didorong untuk dapat mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

Upaya hilirisasi terus dilakukan untuk mewujudkan ekosistem besar, yang apabila telah terbentuk, didukung dengan beroperasinya pabrik pengolahannya, akan berbuah manis, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai gambaran, penghentian ekspor nikel ore pada 2020 menumbuhkan investasi hilirisasi nikel secara pesat. Bila hilirisasi dapat dilakukan dengan konsisten bagi komoditas nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut, dalam 10 tahun pendapatan per kapita diperkirakan mencapai 153 juta dollar AS.

Untuk menjalankan amanat tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerapkan kebijakan industrialisasi berbasis hilirisasi yang memberikan berbagai manfaat, baik dalam bentuk nilai tambah industri, penerimaan negara, serta kesejahteraan masyarakat.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan untuk hilirisasi nikel, Kemenperin menghitung potensi nilai tambah pada industri smelter nikel yang dapat memproduksi hingga produk hilir.

"Dibandingkan harga nikel ore mentah yang sebesar 30 dollar AS per ton, apabila diolah hingga menjadi MHP, nilai tambah komoditas tersebut dapat meningkat hingga 120,94 kali atau mencapai 3.628 dollar AS per ton," ujar Menperin.

Pada sektor industri agro, Kemenperin mengupayakan hilirisasi dapat menghasilkan produk-produk inovatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi komoditas kelapa sawit menghasilkan oleh food complex yang merupakan produk baru pangan modern, sehat, dan bernutrisi.

Kemudian, biomaterial complex yang juga dapat memacu penguasaan teknologi dan komersialisasi industri biomaterial baru untuk substitusi impor, serta bahan bakar nabati berbasis sawit (biodiesel, green diesel, green fuel, biomass) sebagai bahan bakar EBT untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

Manfaatkan EBT

Industri manufaktur juga didorong untuk memanfaatkan EBT untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan. Tercatat, beberapa kawasan industri telah berinvestasi pada penyediaan listrik dengan EBT, baik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), maupun sumber EBT lainnya.

Untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung berjalannya hilirisasi, Kemenperin mengakselerasi pembangunan SDM industri yang produktif, kompeten, dan berdaya saing global di era transformasi digital.