Calistung Bukan Indikator Utama Masuk SD

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, menegaskan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (Calistung) bukan indikator utama anak masuk jenjang sekolah dasar (SD). Menurutnya, masih terdapat miskonsepsi masyarakat terhadap praktik pembelajaran PAUD yang menganggap calistung sebagai bukti keberhasilan belajar.

"Pentingnya tahap transisi dapat dilihat dari seberapa anak dapat calistung yang perlu ditinjau ulang, karena itu bukan indikator utama kesiapan anak untuk masuk ke sekolah," ujar Warsito, dalam Rapat Koordinasi Gerakan Transisi PAUD ke SD dengan topik utama "Persiapan Wajib Belajar 13 Tahun", di Jakarta, Kamis (3/8).

Dia menyebut, tes calistung juga masih diterapkan sebagai persyaratan masuk ke jenjang pendidikan SD. Menurutnya, gerakan Transisi PAUD ke SD merupakan respon pemerintah terhadap maraknya masyarakat yang masih menyekolahkan anak di kelas 1 SD tanpa terlebih dahulu mengenyam PAUD.

Warsito mengatakan bahwa salah satu target yang harus disiapkan dalam pencanangan lima tahun ke depan hingga 2030 adalah mempersiapkan pendidikan wajib belajar selama 13 tahun. Pemerintah menargetkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia melalui pilar pendidikan dengan tercapainya peningkatan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

"Pendidikan wajib belajar 13 tahun harus dipersiapkan karena merupakan salah satu dari tiga pilar pembangunan manusia untuk mencapai Indonesia Maju 2045," jelasnya.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, RLS di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 0,11 tahun sepanjang 2012-2022. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan RLS tertinggi pada tahun 2022 yaitu 11,31 tahun sedangkan Papua memiliki RLS terendah dengan angka 7,02 tahun.

Butuh Kolaborasi

Warsito mengatakan, proses transisi memerlukan keterlibatan, kerja sama dan komunikasi antara rumah, sekolah, masyarakat hingga pemerintah.

Upaya itu merupakan faktor penting dalam mempromosikan dan mendukung kesiapan sekolah serta transisi yang positif menuju ke jenjang sekolah berikutnya.

"Saya berharap seluruh komponen kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat dapat bersama-sama menyukseskan program transisi PAUD ke SD karena merupakan program prioritas pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul," katanya.

Dia menekankan, pemerintah daerah dapat berperan aktif dan berkomitmen dalam mengimplementasikan Gerakan Transisi PAUD ke SD. Menurutnya, program satu desa satu PAUD dan penggunaan dana desa untuk pembangunan fasilitas pendidikan bisa jadi contoh implementasi.

"Kemenko PMK mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Transisi PAUD ke SD. Salah satunya dengan mewujudkan program satu desa satu PAUD," tandasnya.