Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Reformasi Birokrasi Harus Dirasakan Masyarakat

📅 Rabu, 12 Jul 2023, 01:25 WIB | Oleh: Tim Penulis
Reformasi Birokrasi Harus Dirasakan Masyarakat Doc: ANTARA/Gilang Galiartha
Ket. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

"Arahan Bapak Presiden, ketika saya dilantik menjadi Menpan RB, adalah bagaimana mendorong agar birokrasi ini berdampak," kata Anas dalam Lokakarya Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR 2020-2024 di Jakarta, Selasa (11/7).

Dia mengatakan birokrasi yang berdampak sangatlah penting. Dia mencontohkan para peserta lokakarya yang datang dari daerah ke Jakarta, apabila tidak serius mengikuti kegiatan, maka tak akan memberikan hasil optimal. "Mudah-mudahan hari ini, Bapak dan Ibu tidak hanya sekadar datang rapat, tetapi nanti akan bermanfaat," katanya.

Dia juga bercerita mengenai pengalamannya sewaktu menjadi Bupati Banyuwangi. Anas meminta stafnya untuk memberikan ringkasan hasil pertemuan yang dapat membantunya mengambil kebijakan baru untuk kemajuan Kabupaten Banyuwangi.

"'Pak, ada empat hal penting yang bupati perlu segera diputuskan atau dibuat peraturan bupati.' Wah, saya langsung senang begitu," katanya.

Anas pun menerapkan hal itu di Kemenpan RB. Apabila tidak berdampak kepada masyarakat, maka para ASN hanya akan lelah di perjalanan dinas dan membuat tumpukan kertas laporan.

"Oleh karena itu, kepada teman-teman yang hari ini sedang Zoom di berbagai daerah seluruh Indonesia, harapan kami dalam waktu pendek, teman-teman bisa mendengarkan dan mudah-mudahan bisa dilaporkan ke atasannya," ucap Anas.

Kemenpan RB pun mendorong birokrasi agar lebih lincah dan dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Aplikasi SP4N-LAPOR yang mengelola pengaduan pelayanan publik juga dapat berdampak dan cepat ditindaklanjuti.

"Karena kalau tidak rapat-rapat dari hotel ke hotel dengan biaya besar yang tidak berdampak. Tentu ini jauh dari target arahan bapak presiden supaya setiap rapat yang kami kerjakan akan segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat," ujarnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Nasional
Persoalan HAM Harus Diseles...
Luar Negeri
Liga Arab Kukuhkan Nabil Fa...
Ternyata Gara-Gara Ini, Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan Perempuan hingga Buta di Bandung Berhasil Diciduk

Ternyata Gara-Gara Ini, Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan Perempuan hingga Buta di Bandung Berhasil Diciduk

24 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.