DPRD Pertanyakan Warga Bermobil Dapat Rusunawa

JAKARTA - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Husen, mempertanyakan warga yang punya kendaraan mobil dan kelas ekonomi menengah ke atas bisa mendapatkan rumah susun sewa sederhana (rusunawa).

"Ini kok punya motor, punya mobil, bisa masuk (dapat) rusunawa gitu loh? Ini kenapa bisa begini? Tolonglah eksekutif kepekaannya kepada rakyat," kata Husen dalam rapat Komisi D DPRD dengan Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (11/7).

Menurut Husen, rusunawa seharusnya diperuntukkan bagi warga kelas ekonomi menengah ke bawah dan tidak punya tempat tinggal layak.

Husenmencontohkan salah satu warga yang dia nilai layak untuk mendapatkan unit rusunawa. "Di Jelambar di RW 8 ada 11 RT. Di sana ada keluarga tinggal di rumah dua kali dua, padahal KK DKI, KTP DKI," katadia.

Dia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan seleksi ketat terhadap calon penghunirusunawa agar unit tersebut bisa tepat sasaran untuk warga yang membutuhkan.

Selain itu, Husen juga menyoroti beberapa fasilitas rusunawa yang dinilai tidak layak. Dalam kunjungan ke beberapa rusun, dia kerap melihat adanya fasilitas yang buruk seperti pintu kamar mandi yang tidak ada hingga mushala yang tidak layak.

Selain itu, dia juga kerap melihat pos di setiap pintu depan rusunawa yang tidak layak. "Beberapa ada yang posnya kumuh sekali, kayak di hutan belantara. Jelek banget," kata dia.

Membenahi Fasilitas

Dia menekankan Dinas Perumahan dan Permukiman agar serius membenahi fasilitas di setiap rusunawa.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum, mengungkapkanada beberapa warga diusulkan untuk mendapatkan unit rusunawa. Namun demikian, warga tersebut diketahui memenuhi kendaraan mobil dan sepeda motor lebih dari dua unit.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 52 unit rusunawa untuk warga yang tinggal di kolong TolAngke, Jelambar, GrogolPetamburan, Jakarta Barat.

"Pihak Wali Kota Jakarta Barat sudah berkoordinasi dengan kita. Kami diminta menyediakan 52 unit rusun," kata Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum, dalam rapat dengan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa.

Retno mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKIJakarta telah mendata warga yang layak untuk mendapatkan rusunawatersebut.

Mereka segeraditempatkan di beberapa rusunawa yang ada di DKI Jakarta. Salah satunya di Rusunawa Penjaringan Jakarta Utara (Jakut) dan Rusunawa Tipar Cakung Jakarta Timur (Jaktim). Namun demikian, Retno tidak menjelaskan secara rinci kapan pemindahan warga kolong tol tersebut.

Pemerintah Kota Jakarta Barat telah melakukan pendataan warga yang tinggal di permukiman liar kolong TolAngke 2, Jelambar, Grogol Petamburan.

"Pendataan itu KTP DKI dan non-DKI. Tentunya kalau, misalnya, sudah ada, kita akan lakukan penanganan," kata Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Hendra Hidayat.

Hendra mengatakan mayoritas penghuni bangunan liar tersebut bekerja serabutan hingga menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono, mendata 83 kepala keluarga (KK) yang menghuni pemukiman liar tersebut, dengan perincian KTP DKI 52 KK dan non-DKI 31 KK.

"Untuk warga DKI ada yang dari Jelambar Baru, Angke, Jembatan Besi, Kalideres, dan Tambora. Sementara itu yang dari luar DKI ada Ciamis, Tegal, Tangerang, Banten, dan Sukabumi," ungkap dia.