Kronisme dan Oligarki Mematikan Demokrasi

» Rakyat kecil diiming-imingi utang dari pinjol yang bunganya mencekik, seharusnya OJK tidak mengizinkan karena lebih kejam dari lintah darat.

» Tidak akan ada investor yang mau datang ke Indonesia kalau ICOR-nya 7,6 dan produktivitas pekerjanya turun.

JAKARTA - Indonesia masih menyisakan beberapa masalah bangsa yang harus diselesaikan untuk bisa melangkah ke arah yang lebih maju. Masalah yang masih menggelayuti pembangunan tersebut mulai dari utang yang mencekik rakyat, fungsi intemediasi perbankan yang tidak efektif, kepastian hukum, megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan ekonomi biaya tinggi.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Senin (10/7), mengatakan masalah pertama adalah banyaknya rakyat yang sulit keluar dari kemiskinan ekstrem karena terjerat oleh utang. Bunga pinjaman online (pinjol) yang diperbolehkan hingga 100 persen membuat mereka sulit keluar dari jebakan utang.

"Rakyat kecil diiming-imingi utang, dibolehkan OJK. Kenapa OJK mengizinkan praktik yang lebih kejam dari lintah darat, harusnya tidak boleh, bunga harus diturunkan," kata Aditya.

Apalagi, pinjol tersebut banyak dimanfaatkan untuk barang konsumsi seperti membeli tiket konser dan membeli handphone. Padahal, konser itu proyek impor yang dibayar pakai dollar.

Masalah kedua, kata Aditya, adalah intermediasi perbankan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni untuk membangun negara. Intermediasi lebih banyak digunakan untuk membangun kroni sehingga langsung mempengaruhi indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia atau parameter yang mengukur efisiensi penggunaan modal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal itu karena yang diberi fasilitas intermediasi adalah barang impor, termasuk properti.

Sedangkan yang ketiga, katanya, adalah persahabatan kekuasaan dan influence trading. Siapa yang kuat, dia menentukan hukum. "Ini sumber korupsi utama. Korupsi hukum lebih parah dari korupsi ekonomi. Kalau hukum aja dikorupsi, apa yang tersisa di negeri ini," katanya.

Diminta terpisah, peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan masalah yang tidak kalah penting dan terus menggerogoti keuangan negara adalah obligasi rekapitalisasi BLBI. Kementerian Keuangan sebenarnya sudah tahu 23 tahun lalu bahwa obligasi rekap BLBI mematikan bangsa, tapi diteruskan dan malah diperpanjang 45 tahun sampai 2043 mendatang.

"Itu mematikan, uang rakyat habis untuk subsidi BLBI selama 45 tahun. Jangan heran, utang kita sudah mencapai 7.600 triliun rupiah, sehingga tidak ada lagi tersisa uang untuk modal pembangunan," kata Siprianus.

Lebih lanjut, dia mengatakan selain kesalahan masa lalu yang terus dipelihara, perilaku di sektor riil juga hampir tidak berubah. Ekonomi biaya tinggi menyebabkan hasil produksi dalam negeri sulit bersaing.

"Pengusaha diperas karena partai politik menempatkan petugas untuk mencari duit, bukan membangun negara. Bagaimana Gross National Produk (GNP) bisa baik? Kalau semua itu menggerogoti GNP, bagaimana ICOR bisa turun," katanya.

Tidak ke Sektor Riil

Jika mencermati data Bank Indonesia (BI) maka Foreign Direct Investment (FDI) yang hanya satu setengah persen dari Gross Domestic Produk (GDP) terus menurun. Itu pun, Penanaman Modal Asing (PMA) langsung itu bukan ke sektor manufaktur yang memberi nilai tambah, namun lebih ke pertambangan, smelter (fasilitas pemurnian), dan listrik batu bara, bukan high added value. Makanya, pembangunan infrastruktur yang bagus tidak membangkitkan ekonomi karena tidak ada yang ke sektor riil.

"Yang dibantu kroni makanya tidak ada yang mau invest pangan. Mereka lebih enak dan gampang untuk impor pangan karena untungnya lebih besar. Maka jangan heran, impor pangan kita bisa menembus 15 miliar dollar AS per tahun. Itu menekan GNP karena devisa kita untuk makan," katanya.

Negara yang menikmati semua itu adalah Singapura yang dicatat sebagai negara investor terbesar ke Indonesia. Padahal, Singapura sebenarnya bukan investor, tapi pembeli surat utang, jadi itu bukan investasi, tapi tepatnya disebut kreditor.

"Anehnya, BI memasukkan itu sebagai investor. Mana bisa. Kalau dicek catatan investasi langsung Singapura di mana saja? Tidak ada, yang ada mereka beli surat utang.

Hal-hal seperti itu membunuh GNP. GNP kita itu hanya dari makan, konsumsi," katanya.

Jika dibandingkan dengan Jepang dan Jerman atau negara-negara maju lainnya, tidak akan ada investor yang mau datang kalau ICOR Indonesia 7,6 dan produktivitas pekerjanya turun. Walau gaji di Indonesia lebih murah dibanding Vietnam, tapi perbandingannya satu pekerja Vietnam setara dengan dua orang Indonesia dalam hal tingkat produktivitasnya.

Maka dari itu, produk tekstil Indonesia tidak bisa bersaing dan pabriknya pada tutup karena akar fundamentalnya yang keropos. Keroposnya fundamental ekonomi itu karena pembiaran. Pemerintah sebenarnya bukan tidak mengerti, tetapi semua yang melakukan itu teman mereka atau oligarki mereka.

"Masa ada kroni Orba dipelihara di zaman sekarang. Kok mau? Kroni pemerintah yang zaman reformasi dia lawan, tapi sekarang dia pelihara. Apa bedanya dong yang sekarang dengan yang dahulu," katanya.

Lihat saja data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dimana satu persen penduduk menguasai 90 persen jumlah tabungan. Bagaimana memperbaiki kondisi tersebut, mau tidak mau harus menghentikan praktik kronisme.

"Itu sumber masalahnya. Kepentingan mereka itu jangka pendek, tidak memikirkan kepentingan rakyat, tapi berpikir untuk dirinya dan kelompoknya yang kecil. Kronisme dan oligarki itulah yang mematikan demokrasi," tutupnya.