Apa Gunanya Naik Kelas kalau Daya Beli Merosot

» Presiden mengingatkan situasi yang dihadapi Indonesia tidak mudah pada semester II-2023.

» Kurs rupiah jangan sampai melemah tidak terkendali dan harga pangan melambung.

JAKARTA - Indonesia diminta tidak cepat merasa puas setelah Bank Dunia memasukkan kembali ke dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income countries. RI kembali ke posisi tersebut terhitung per 1 Juli 2023 berdasarkan pendapatan nasional bruto (gross national income/ GNI) per kapita dalam dollar AS terkini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7), mengatakan proses pemulihan yang cepat menyebabkan RI kembali ke upper middle income countries, setelah turun ke kelompok lower middle income countries pada 2020 karena pandemi Covid-19.

Meski demikian, Presiden mengingatkan situasi yang dihadapi Indonesia tidak akan mudah pada semester II-2023 karena instabilitas lingkungan global dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung.

"Ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah, kelihatan ekspor kita juga menurun, kemudian berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global, ini juga harus betul-betul kita lihat," kata Jokowi.

Presiden juga mewanti-wanti mengenai pergerakan tingkat suku bunga dan inflasi global yang masih relatif tinggi. Selain itu, terdapat fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral.

Bank Dunia membagi perekonomian menjadi empat kelompok berdasarkan pendapatan, yakni berpendapatan rendah (low) dengan pendapatan GNI per kapita kurang dari 1.135 dollar AS, negara berpendapatan menengah rendah (lower-middle) dengan GNI per kapita 1.136 hingga 4.465 dollar AS, negara berpendapatan menengah tinggi (upper-middle) dengan GNI per kapita 4.446 hingga 13.845 dollar AS dan berpendapatan tinggi (high income) dengan pendapatan di atas 13.845 dollar AS.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, yang diminta pendapatnya mengatakan ketika naik kembali ke posisi upper middle income countries, memang Indonesia akan memperoleh manfaat berupa bunga pinjaman yang lebih rendah di pasar karena rating utangnya lebih baik, sehingga lebih dipercaya investor dan mitra dagang.

"Tetapi, jangan senang dulu, Indonesia juga akan lebih banyak meminjam dari skema pasar bukan menggunakan skema hibah dan skema pinjaman lunak (soft loan) yang bersifat bilateral-multilateral," kata Bhima.

Selain itu, fasilitas perdagangan seperti Generalized System of Preferences (GSP) yang merupakan fasilitas ekspor ke AS, bisa dievaluasi karena Indonesia dianggap sudah tidak layak mendapat fasilitas penurunan tarif dan bea masuk ke negara maju.

Sementara itu, peneliti ekonomi, Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendi Manilet, mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan bagaimana menumbuhkan perekonomian yang lebih tinggi dalam jangka menengah panjang agar bisa keluar dari middle income trap.

Bangun Desa

Dari Surabaya, pakar pertanian UPN Veteran Jawa Timur, Zainal Abidin, mengatakan untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam upper middle income countries di tengah ketidakpastian global, pemerintah perlu membangun korporatisasi pertanian yang kuat terutama di perdesaan agar terjadi pemerataan.

"Dengan pertanian yang maju, kemandirian pangan bisa kita rintis dan capai sehingga menghemat devisa. Kuncinya adalah konsep agropolitan dilakukan oleh petani di perdesaan, bukan pemilik modal, supaya mereka bisa menjual produk bernilai tambah dan petani bisa mendapat keuntungan yang adil sehingga terjadi pemerataan pendapatan di desa," kata Zainal.

Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, mengatakan semua pengambil kebijakan, baik menteri, kepala daerah, maupun Gubernur BI harus menerjemahkan kerisauan Presiden Jokowi.

"Inflasi dan suku bunga global jadi perhatian utama Presiden, bahkan meminta kepala daerah tidak segan-segan mengeluarkan dana tambahan untuk stabilitas harga pangan," kata Susilo.

Bank Indonesia, jelasnya, juga harus benar-benar mengantisipasi melemahnya rupiah dengan kebijakan suku bunga. Jangan sampai rupiah melemah tidak terkendali dan harga pangan melambung.

"Apa gunanya jadi negara pendapatan menengah atas, tapi daya beli merosot, rakyat jadi miskin" pungkas Susilo.