Pusat-Daerah Harus Kolaborasi Kendalikan Kerawanan Pangan

JAKARTA - Pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah (pemda) bersinergi mengatasi masalah kerawanan pangan di daerah. Sebab, diperkirakan 14 persen dari total daerah masih berada dalam kategori rawan krisis pangan.

"Semua stakeholder (pemangku kepentingan) diharapkan dapat berkolaborasi dalam menurunkan daerah rentan rawan pangan minimal satu persen (atau 7 kabupaten/ kota) per tahun," ujar Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2023 di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/6).

Mengutip hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) pada 2022, Edhy menyebutkan sebanyak 440 kabupaten/ kota atau sekitar 86 persen daerah mempunyai tingkat ketahanan pangan baik. Sebaliknya, masih terdapat 74 kabupaten/kota masih berada dalam kategori daerah rentan rawan pangan.

Dia menilai permasalahan kerawanan pangan merupakan isu kompleks, dinamis dan lintas sektoral disebabkan antara lain beberapa produksi pangan lebih rendah dari kebutuhan nasional, tingginya prevalensi balita stunting, terbatasnya akses air bersih, dan masih tingginya persentase penduduk hidup miskin di daerah tersebut.

"Untuk itu, penanganannya diperlukan langkah-langkah nyata kita bersama, harus berani take action, take decision, dan take the risk untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kolaborasi dan sinergi kegiatan merupakan kunci dalam penanganan wilayah rentan rawan pangan," tambahnya.

Mengatasi hal tersebut, sejumlah langkah konkret telah dilakukan Bapanas, meliputi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui pemanfaatan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG), dan upaya penyelamatan pangan (food rescue).

Kemudian, Bapanas mempercepat penyaluran bantuan pangan untuk keluarga stunting, mendorong diversifikasi konsumsi pangan (B2SA), menjaga pasokan dan stabilisasi harga pangan di seluruh Indonesia, termasuk fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit dan juga memanfaatkan cadangan pangan pemerintah.

Dampak Konkret

Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menekankan sinergi pengendalian kerawanan pangan ini berdampak konkret di lapangan. Sebagai indikasinya, penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat.

"Tentunya kita terus mendoroncg program dan kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah dan masyarakat dan harus mampu meningkatkan ketersediaan pangan, kemudahan akses pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan dan mutu pangan, sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif," jelas Arief melalui keterangannya.

Dalam kesempatan ini, secara simbolis Bapanas menyerahkan anggaran dekonsentrasi kepada pemerintah provinsi melalui OPD Pangan Provinsi, dengan total anggaran sebesar 142 miliar rupiah untuk 38 Provinsi. Adapun sebanyak 45 miliar rupiah dialokasikan untuk kegiatan pengendalian kerawanan pangan.

Rakornas dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait dengan pangan dan pengentasan kemiskinan ekstrem, kepala dinas pangan dan kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota daerah rentan rawan pangan se-Indonesia.