AS Jatuhkan Sanksi ke Kemenhan dan Dua Bank Myanmar

WASHINGTON - Amerika Serikat pada Rabu (21/6) menjatuhkan sanksi terhadap Kementerian Pertahanan Myanmar dan dua bank yang digunakan junta militer untuk membeli senjata dan barang-barang lainnya dari sumber asing.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan, junta militer mengandalkan sumber-sumber asing, termasuk entitas Rusia yang dikenai sanksi, untuk membeli dan mengimpor senjata, peralatan, dan bahan mentah untuk memproduksi senjata guna mendukung "penindasan brutal".

Washington menuduh kementerian pertahanan mengimpor barang dan material senilai setidaknya 1 miliar dolar AS sejak kudeta 2021 saat terjadi perebutan kekuasaan.

Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar (MFTB) milik negara dan Bank Investasi dan Komersial Myanmar (MICB), juga terkena sanksi.Departemen Keuangan mengizinkan perusahaan milik negara yang menghasilkan pendapatan, termasuk Perusahaan Minyak dan Gas Myanma (MOGE), untuk mengakses pasar internasional.

Bank-bank tersebut menerima dan mengirimkan mata uang asing untuk pemerintah Myanmar.

"Rezim militer Myanmar telah memanfaatkan akses yang dikelola negara ke pasar internasional untuk mengimpor senjata dan material, termasuk dari entitas Rusia yang terkena sanksi, untuk melanjutkan kekerasan dan penindasannya," kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian Nelson, dalam pernyataan itu.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah memberlakukan beberapa sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar sejak merebut kekuasaan dalam kudeta 2021, menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dan membunuh ribuan oposisi dalam tindakan keras.

Seorang juru bicara junta militer Myanmar menjelang pengumuman mengatakan tidak khawatir tentang sanksi baru.

Zaw Min Tun mengatakan kepada saluran media pemerintah MWD pada Selasa, negaranya telah mengalami sanksi sebelumnya dan mereka tidak akan menghadapi kerugian jika ada yang baru di bank-bank milik negara Myanmar.

Dia mengatakan Amerika Serikat "melakukan ini hanya untuk menimbulkan kesulitan di bidang ekonomi dan politik".

"Hal-hal seperti ini akan menyebabkan penundaan yang tidak perlu saat kita berjalan menuju sistem demokrasi multi-partai."

The Bangkok Business News, mengutip sumber-sumber Thailand yang mengatakan sanksi itu akan memukul Thailand dan negara-negara lain di kawasan itu secara finansial karena hubungan mereka dengan bank-bank lokal.

Kedutaan Besar AS mengatakan telah melakukan pembicaraan rutin dengan pemerintah Thailand tentang Myanmar termasuk bagaimana mengurangi dampak sanksi apa pun terhadap Thailand atau negara lain.

Para ahli mengatakan sanksi terhadap bank-bank itu, meskipun tidak menargetkan proyek-proyek gas yang merupakan sumber pendapatan besar bagi junta, dapat berdampak pada kemampuan junta mendanai perangnya melawan kelompok etnis dan pemberontakan.

Sebuah laporan dari kelompok kampanye EarthRights International pada Februari mengatakan, kedua bank itu adalah "bendahara mata uang asing" pemerintah Myanmar dan sekarang berada di bawah kendali junta.

Dikatakan junta bergantung pada mata uang asing untuk membeli bahan bakar jet, suku cadang untuk produksi senjata kecil, dan pasokan lain yang tidak dapat dibeli dengan kyat Myanmar, kata EarthRights.

"Akibatnya, sanksi terhadap MFTB dan MICB dapat berkontribusi secara substansial memutus akses junta ke mata uang asing, terutama jika digabungkan dengan penegakan hukum yang kuat," katanya.