HPP Beras Lebih Rendah Ketimbang Biaya Riil Petani

JAKARTA - Lembaga Kajian Politik dan Pemerintahan Nagara Institute menilai harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas beras masih rendah. Bahkan, harga tersebut belum mencerminkan biaya riil yang dihadapi petani.

"Harganya lebih rendah dari pelaku swasta serta memiliki persyaratan yang tidak mudah dipenuhi petani terkait kadar air, termin pembayaran dan bentuk tebasan," kata Tim Riset Nagara Institute Muhammad Dian Revindo dalam Seminar Hasil Riset bertajuk Mendorong Kolaborasi Arah Kebijakan Pangan untuk Indonesia Emas di Jakarta, Kamis (15/6).

Revindo menuturkan berdasarkan hasil riset, cadangan beras pemerintah yang tidak mencukupi dapat mempengaruhi harga beras di pasaran sehingga memicu perilaku spekulan di tengah masyarakat. Dalam situasi ini secara normatif, impor dapat dilakukan untuk meningkatkan cadangan pemerintah dan guna menjaga agar harga terjangkau oleh konsumen.

Hanya saja, lanjutnya, data memperlihatkan selama lima tahun terakhir peningkatan impor beras lebih berpengaruh pada kejatuhan harga beras di tingkat petani dibandingkan pada tingkat konsumen, khusus beras medium, padahal beras yang diimpor belum tentu menjadi substitusi sempurna dari produk beras domestik.

"Karena itu Bapanas perlu menetapkan harga acuan tingkat produsen yang memperhitungkan biaya produsen riil petani. Selain itu kebijakan satu harga perlu dievaluasi mengingat variasi biaya produksi antardaerah yang berbeda-beda," tuturnya.

Lebih lanjut, Nagara Institute juga meminta Bapanas mengoptimalkan peran Perum Bulog untuk melakukan cadangan pangan guna menjaga stabilitas pasokan dan stabilitas harga pangan pokok di Indonesia.

Jaga Stabilitas

Revindo mencontohkan, pada 2022, Bulog mendapatkan mandat untuk menyerap 2,4 juta ton produksi domestik beras dengan 70 persen dari hasil panen raya awal 2023. Namun, harga domestik yang tinggi mendatangkan tantangan lain dalam upaya Bulog menjaga stabilitas harga.

Menanggapi hal itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan HPP pada momentum saat panen raya kali ini naik telah dinaikkan dibandingkan sebelumnya sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani. HPP untuk gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan sebesar 5.000 rupiah dan di tingkat penggilingan 5.100 rupiah.