Kenaikan Subsidi Energi Dinilai Mampu Meredam Angka Kemiskinan

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim keputusan menaikkan subsidi energi menjadi 551 triliun rupiah pada tahun lalu sebagai faktor utama yang mampu meredam angka kemiskinan. Selain tambahan guyuran subsidi, gerak cepat menurunkan inflasi pangan ikut memberi andil mengendalikan angka kemiskinan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 karena kenaikan inflasi bahan pangan pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September yang sempat mencapai puncaknya di 11,5 persen pada bulan Juli 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang. Angka tersebut naik tipis dari Maret 2022 sebesar 9,54 persen, tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.

Febrio menyebutkan perekonomian nasional pada 2022 dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan akibat perang di Ukraina.

Namun dibandingkan dengan banyak negara lainnya, seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa, inflasi mencapai rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir.

Laju inflasi di Indonesia yang lebih moderat terutama karena peran krusial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam gejolak alias shock absorber inflasi global melalui mekanisme subsidi energi dan alokasi belanja stabilisasi harga pangan.

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini pada September 2022 tercatat sebesar 0,381, menurun 0,003 poin dari Maret 2022 yakni 0,384, yang dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan, yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022.

"Upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan. Bahkan ketimpangan di perdesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level prapandemi," lanjutnya.

Dengan inflasi bahan pangan atau volatile food yang menunjukkan tren penurunan signifikan dari September 2022 yang tumbuh 9 persen, melambat menjadi 5,6 persen, maka dia memperkirakan tingkat kemiskinan dapat kembali menurun.

Pengamat Energi dari Univeristas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, mengakui kenaikan anggaran subsidi energi untuk menekan kenaikan angka kemiskinan memang pilihan yang harus diambil pemerintah.

Dari berbagai penyaluran subsidi energi seperti bahan bakar minyak mulai dari pertalite, solar, kemudian subsidi listrik, dan gas elpiji ukuran tiga kilogram masih menyisakan pertanyaan soal apakah sudah tepat sasaran atau belum.

"Sebelum ada kenakan harga BBM, Menkeu Sri Mulyani mengatakan subsidi untuk pertalite 70 persen tidak tepat sasaran, 80 persen solar tidak tepat sasaran dan 70 persen untuk LPG 3 kilogram juga tidak tepat sasaran. Pekerjaan rumah besar bagaimana subsidi ini tepat sasaran," kata Fahmi.

Keterbatasan Fiskal

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan dalam situasi tahun 2023 yang penuh ketidakpastian yang berpotensi terjadi stagflasi, mau tidak mau suka tidak suka di tengah keterbatasan ruang fiskal kebijakan fiskal yang harus dilakukan pemerintah bersifat counter cyclical. Apalagi kebijakan moneternya menaikkan suku bunga yang tidak pro pertumbuhan.