Xinjiang Tiongkok Dikunjungi 30 Tokoh dan Akademisi Islam dari 14 Negara

BEIJING - Lebih dari 30 tokoh dan akademisi Islam dari 14 negara berkunjung ke Daerah Otonomi Xinjiang, demikian dilaporkan media Tiongkok, Senin (9/1).

Laman berita Global Times menyebutkan kunjungan itu dilakukan delegasi Islam dari berbagai negara, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Suriah, Bahrain, Tunisia, dan Bosnia Harzegovina pada Minggu (8/1).

Para delegasi dipimpin oleh Ketua Dewan Komunitas Muslim Dunia (WMCC) Ali Rashid Abdullah Ali Alnuaimi dan mereka disambut oleh Ketua Partai Komunis Tiongkok (CPC) Xinjiang Ma Xingrui.

Lawatan delegasi asing tersebut merupakan kunjungan pertama pada 2023 ke wilayah di Tiongkok barat laut itu, yang paling banyak dihuni etnis minoritas Muslim Uighur.

Para delegasi diajak mengunjungi ruang pamer di Kota Urumqi, yang menyimpan berbagai barang yang diklaim sebagai bukti tindak kekerasan berbau terorisme dan ekstremisme di Xinjiang selama periode 1990-2016.

"Menurut saya, apa yang kami lihat hari ini menunjukkan kenyataan yang terjadi di lapangan," kata Ali, seperti dikutip media yang berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok itu.

"Siapa pun yang berkunjung ke daerah ini seharusnya datang dan menyaksikan ini karena bagian dari sejarah. Tidak hanya Tiongkok, seluruh dunia pun menderita akibat terorisme dan ekstremisme," ujarnya.

Ia memuji langkah-langkah pemerintah daerah setempat dalam melawan terorisme dan ekstremisme, juga masyarakat lokal yang telah berkontribusi pada stabilitas dan pembangunan di kawasan.

Para delegasi juga berkesempatan mengunjungi kantor Asosiasi Islam Xinjiang, Xinjiang Islamic Institute (XII), dan beberapa masjid di Urumqi. Mereka juga serta bertemu warga lokal di pusat keramaian Grand Bazaar.

Dalam simposium di XII, para delegasi mendapatkan penjelasan dari Rektor XII Abdurraqib Turmuniyaz tentang pendidikan Islam di wilayahnya.

Abdurraqibmengatakan bahwa kebebasan beragama umat Islam telah dilindungi sepenuhnya dan tidak ada seorang pun di wilayahnya yang diperlakukan tidak adil karena persoalan agama, menurut laporan Global Times.