Presiden: Pandemi Covid-19 Mungkin Segera Berakhir

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan terdapat kemungkinan dalam waktu dekat pemerintah akan menyatakan pandemi Covid-19 berakhir. Saat ini, pandemi memang sudah mulai mereda.

"Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir," kata Presiden Jokowi dalam Peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, di Jakarta, Senin (3/10).

Meski demikian, kata Presiden Jokowi, tekanan terhadap negara-negara di dunia termasuk Indonesia tidak serta-merta berakhir. Hal itu karena situasi ekonomi di dunia tidak berada dalam kondisi baik.

Seperti dikutip dari Antara, Jokowi mengatakan ketidakpastian ekonomi saat ini sangat tinggi. Hal itu menyebabkan seluruh negara, bahkan negara-negara maju berada pada posisi yang sulit. "Yang kita lihat ini dunia, pemulihan ekonomi pascapandemi memang belum pada kembali normal, tetapi justru semakin tidak baik," ujar dia.

Keberlanjutan situasi sulit pascapandemi itu, kata Jokowi, karena instabilitas geopolitik setelah terjadinya perang di Ukraina. Berbagai dinamika ekonomi global yang terjadi menyebabkan timbulnya ancaman krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial.

Namun, kata Jokowi, Indonesia masih mencatatkan laju perekonomian yang baik. Hal itu ditandai dengan realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2022 yang sebesar 5,44 persen (year on year/yoy). Untuk menghadapi situasi sulit pascapandemi, Jokowi menekankan seluruh pihak harus kompak dan bersinergi.

"Kita harus memiliki perasaan yang sama karena yang kita hadapi adalah tantangan yang tak mudah," kata Jokowi.

Mendapat Perintah

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengenai status pandemi Covid-19.

"Presiden minta saya untuk konsultasi dengan Dirjen WHO. (Presiden juga) bilang kalau ada kebijakan-kebijakan lokal mengenai pengurangan pengetatan dari prokes (protokol kesehatan, red.) bisa dilakukan," kata Budi kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berkenaan dengan status pandemi, Menkes mengingatkan bahwa hal tersebut tetap ada di tangan WHO yang berwenang untuk menyatakan kapan bisa dicabut secara resmi. "Khusus mengenai pandemi karena ini sifatnya dunia, nanti WHO yang akan memberikan timing-nya kapan," katanya.

"Pandemi itu di WHO ada namanya public health emergency of international concern. Itu nanti biasanya kapan dicabut dia akan diresmikan," ujar Budi menambahkan.

Menkes sempat menjawab pertanyaan wartawan mengenai rencana pengumuman masyarakat tak lagi diwajibkan menggunakan masker bergantung pada keputusan Presiden Jokowi.

Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril, mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksin booster sebagai salah satu persiapan menuju endemi Covid-19.

"Untuk vaksin 1 dan 2, itu kalau ditotal sudah 73 persen, artinya sudah di atas standar WHO. Namun, booster 1 kita masih cukup rendah 23,13 persen," katanya dalam acara Siaran Sehat yang disiarkan secara daring di Jakarta, Senin.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus bekerja keras untuk menjangkau lebih banyak masyarakat untuk vaksin booster Covid-19.

Syahril menegaskan Covid-19 masih berkeliaran di sekitar masyarakat, namun dengan vaksin booster, potensi penularan akan lebih rendah. Selain juga meminimalisir efek akibat paparan Covid-19. "Jadi, booster ini jangan dianggap, ah sudahlah kita sudah melandai, nggak usah lagi. Jangan, kita harus tetap (booster)," ujarnya.

Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro, menegaskan vaksin booster Covid-19 justru semakin diperlukan di saat aktivitas dan mobilitas masyarakat sudah kembali normal.

Menurutnya, vaksin terutama booster menjadi tameng utama dalam melindungi diri sendiri dan keluarga dari bahaya Covid-19.