Utamakan Peremajaan Sawit Rakyat | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 19 2021
No Comments
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Eddy Abdurrachman

Utamakan Peremajaan Sawit Rakyat

Utamakan Peremajaan Sawit Rakyat

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Sepanjang tahun 2020 ini, BPDPKS telah menyalurkan anggaran sebesar 2,55 triliun rupiah untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR). Dana PSR ini untuk membantu petani sawit meningkatkan produktivitas yang masih rendah. Program mandatori biodiesel penting untuk kemandirian energi, sehingga perlu dilanjutkan tahun 2021.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tugasnya mengelo­la dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komo­ditas strategis nasional Indone­sia. Eddy dilantik Menkeu, Sri Mulyani, pada 2 Maret 2020.

Kira-kira apa langkah-langkah yang akan diambil Eddy guna mengembalikan kejayaan industri sawit nasional. Untuk mengetahui ide-ide dan program-programnya, wartawan Koran Jakarta, Fredrikus Wolgabrink Sabini, mewawanca­rai Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Eddy Abdurrachman. Berikut petikan­nya.

Bagaimana kondisi industri sawit selama pandemi ini?

Kita semua tahu bahwa pan­demi Covid-19 telah mengganggu stabilitas perekonomian global dan membuat sebagian besar negara dunia mengalami resesi. Namun demikian, untuk kondisi dalam negeri, saat banyak sektor ekonomi terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19, industri sawit mampu menunjukkan kekuatan­nya. Dia menjadi salah satu dari sedikit industri besar nasional yang mampu bertahan.

Konkretnya?

Selama pandemi, kegiatan ope­rasional perkebunan kelapa sawit tetap berjalan normal sehingga sekitar 16 juta petani dan tenaga kerja di sektor sawit masih memiliki sumber pendapatan di tengah ke­lesuan ekonomi sepanjang tahun. Kondisi demikian tentunya mem­beri kontribusi kepada perekono­mian Indonesia untuk memulih­kan. Juga untuk menutup defisit neraca perdagangan dan mendo­rong pertumbuhan ekonomi.

Apa ukurannya?

Iya itu bisa dililihat dari peran industri sawit dalam menahan per­lambatan ekonomi nasional yang pada triwulan II/2020 mengalami penurunan sebesar 5,32 persen. Ke­mudian, triwulan III/2020 menjadi lebih baik yaitu -3,49 persen. Bank Dunia atau World Bank memper­kirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 lalu berada pada kisaran -2,0 sampai -1,6 per­sen (year on year). Ini merupakan pertumbuhan negatif pertama kali dalam dua dekade terakhir.

Kira-kira apa yang membuat industri sawit bisa tumbuh?

Salah satu faktor penting keta­hanan pertumbuhan sektor sawit selama pandemi Covid-19 di dalam negeri, adanya program peng­gunaan energi terbarukan mela­lui mandatori biodiesel berbasis sawit. Setelah sukses menjalankan program mandatori biodiesel 20 persen sejak 2016 hingga 2019, pe­merintah melanjutkan dengan pro­gram mandatori B30 sejak Januari 2020 yang menambah daya serap minyak sawit di pasar dalam negeri, sekaligus mendorong stabilitas harga minyak sawit.

Lantas apa capaian BPDPKS pada tahun 2020?

Sepanjang tahun 2020, indus­tri sawit sempat dihantam sema­kin melebarnya gap antara harga Crude Palm Oil (CPO) dan minyak dunia. Kondisi tersebut mendo­rong peningkatan sangat signifikan terhadap kebutuhan dana insentif biodiesel tahun 2020 dan proyeksi kebutuhan dana biodiesel tahun 2021.

Tahun 2020 industri sawit dihantam sejumlah persoalan. Bagaimana siasat ke luar dari kondisi tersebut?

Baik, sepanjang tahun 2020 BP­DPKS bersama seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah maupun pelaku industri sawit telah berusaha mengatasi tantangan tersebut. Di antaranya dengan simulasi berbagai skenario serta merumuskan alternatif kebijakan untuk menjaga kecukupan dana yang dikelola BPDPKS.

Di akhir triwulan III tahun 2020, pemerintah telah memutuskan kebijakan untuk mengubah tarif pungutan ekspor sawit dan produk turunannya. Hal itu diwujudkan de­ngan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 191 /PMK.05/2020 tentang Perubah­an Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Apa tujuan beleid ini?

Tujuannya menyesuaikan ke­butuhan uang bagi pendanaan program-program sawit berke­lanjutan, sekaligus meyakinkan seluruh pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan program mandatori biodiesel B30.

Apa pentingnya program man­datori biodiesel?

Program mandatori biodiesel tidak hanya penting untuk ke­daulatan dan kemandirian energi nasional, tetapi juga manjaga kesta­bilan harga sawit. Program insentif biodiesel melalui pendanaan dari BPDPKS yang implementasi per­tamanya pada Agustus tahun 2015 dan terlaksana sampai November 2020, telah menyerap biodiesel dari sawit sekitar 23,49 juta kilo liter (KL). Hal ini setara dengan pengu­rangan Greenhouse Gas Emissions (GHG) sebesar 34,68 juta ton CO2 ekuivalen dan menyumbang sekitar 4,83 triliun rupiah pajak.

Manfaat lainnya?

Dari program dukungan pene­litian dan pengembangan sawit, sejak tahun 2015 hingga 2020, BPDPKS telah memberikan total dukungan pendanaan riset sebe­sar 326,2 miliar rupiah dengan melibatkan 43 lembaga litbang, 667 peneliti, dan 346 mahasiswa. Hal itu telah menghasilkan output sebanyak 192 publikasi jurnal inter­nasional dan nasional, 5 buku, serta 40 paten.

Beberapa riset unggulan yang dibiayai BPDPKS antara lain: pe­ngembangan katalis merah putih dan teknologi bahan bakar na­bati biohidrokarbon (green diesel (D100), Green Gasoline/Bensin Sawit (Bensa) (G100) dan lainnya. Semua itu telah dijadikan riset strategis nasional, rancang bangun teknologi untuk meningkatkan kualitas panen, pengembangan teknologi dan peningkatan mutu minyak sawit.

Ada lagi?

Kemudian terkait mitigasi terha­dap bahaya yang ditimbulkan oleh kandungan kimia minyak sawit (3-MCPDE dan GE), sistem deteksi dini penyakit pohon sawit seperti ganoderma, dampak pengusahaan kebun sawit pada lahan gambut serta pengembangan aplikasi tek­nologi berbasis IT untuk mening­katkan produktivitas dan efisiensi industri sawit.

Untuk program Pengembangan SDM sawit, sejak tahun 2015, telah diberikan beasiswa pendidikan putra/putri petani/buruh sawit kepada 2.605 mahasiswa program politeknik D1, D3 dan D4. Hasilnya, 1.200 lulusan D1, 120 lulusan D3, dan telah dilaksanakan program pelatihan 9.178 petani sawit.

Apa yang terjadi bila program mandatori biodiesel ditiadakan?

Tentu akan berpengaruh pada stabilisasi harga CPO dan stok me­numpuk. Hal ini bisa mengakibat­kan keseimbangan industri sawit terganggu. Begitu juga sebaliknya. Tanpa dukungan program Pere­majaan Sawit Rakyat, program biodiesel juga akan terancam ke­berlanjutannya. Sebab terbatasnya pasokan bahan baku sebagai akibat kondisi kebun sawit yang sudah tidak produktif. Rata-rata sudah memasuki usia lebih dari 25 tahun.

Bagaimana dengan program peremajaan kelapa sawit?

Benar. Yang tidak kalah penting dan telah dicapai tahun ini ialah pelaksanaan program Peremaja­an Sawit Rakyat (PSR). Program ini dilaksanakan untuk membantu rakyat pekebun memperbarui per­kebunan kelapa sawitnya dengan pohon kelapa sawit yang lebih pro­duktif dan TBS lebih berkualitas. Penerapan prinsip-prinsip Good Agricultural Practices serta me­ngurangi risiko pembukaan lahan ilegal seperti penggunaan lahan, perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan - LULUCF (Land-Use, Land-Use Change and Forestry). Dalam program ini, untuk memas­tikan prinsip keberlanjutan, peserta program juga difasilitasi untuk mendapat sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada panen pertama.

Berapa banyak petani yang terlibat dalam PSR?

Sejak dimulainya program PSR tahun 2016 hingga kini, melibatkan lebih dari 100 ribu petani rakyat dan lebih dari 200 ribu hektare kebun yang menerima dana PSR. Untuk mempermudah penyaluran dana PSR juga terus dilakukan penyempurnaan. Di antaranya, penyederhanaan persyaratan, dan verifikasi terintegrasi. Ada juga aplikasi PSR secara online untuk pengajuan proposal, evaluasi, dan monitoring. Di tengah Covid-19 yang melanda seluruh negeri, BPD­PKS berkomitmen tetap menjalan­kan seluruh program penguatan industri sawit.

Berapa dana yang telah di­salurkan untuk program PSR?

Sepanjang tahun 2020, BPD­PKS telah menyalurkan anggaran sebesar 2,55 triliun rupiah untuk program PSR. Itu untuk mendanai program replanting seluas 94.248 hektare. Sebanyak 40.798 pekebun yang terlibat dalam program PSR tahun ini. Namun, secara keselu­ruhan sejak 2016 hingga 2020, BPD­PKS sudah menyalurkan dana 5,19 triliun rupiah untuk program PSR. Ada 200.252 hektare lahan yang dibiayai dan melibatkan 100.858 pekebun.

Apa sebenarnya manfaat dana ini bagi petani?

Tentunya dana untuk PSR ini membantu pekebun sawit melaku­kan peremajaan. Harapannya pro­duktivitas kebun bisa meningkat. Sebab, kita tahu bahwa di lahan-lahan khususnya pekebun rakyat sekarang produktivitasnya relatif rendah.

Kira-kira berapa jumlah dana yang bisa dihimpun BPDPKS dari pungutan ekspor sawit tahun 2021?

Kami memproyeksikan tahun 2021 bisa menghimpun dana dari pungutan ekspor sawit hingga 45 triliun rupiah. Hanya, perlu semua sadari bahwa dana tersebut bisa didapat bila harga CPO terus ber­tahan tinggi di tahun mendatang. Harga CPO yang fluktuatif menye­babkan BPDPKS sulit memperkira­kan dengan tepat besaran dana terhimpun 2021. Maka, kami mem­buat beberapa proyeksi besaran dana yang bisa dihimpun dengan harga paling rendah hingga paling tinggi.

Kalau dengan harga tertinggi, kita optimistis bahwa tahun 2021 harga tetap seperti sekarang. Seka­rang harga CPO berdasarkan refe­rensi Kemendag 870 dollar AS per metrik ton. Kalau harga itu tetap berlanjut, dengan proyeksi opti­mis, kita bisa mendapat 45 triliun rupiah. Sementara itu, bila harga CPO cukup moderat diperkirakan BPDPKS bisa menghimpun dana sekitar 36 triliun rupiah.

Kenapa bisa memproyeksi sampai ke angka 45 trilliun ru­piah?

Ini tak terlepas dari kebijakan terbaru mengenai tarif pungutan ekspor sawit. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/ 2020, pungutan eks­por CPO berlaku secara progresif. Tarif pungutan ditetapkan ber­dasarkan batasan lapisan nilai harga CPO. Aturan ini baru berlaku pada 10 Desember 2020.

Bagaimana dengan tahun ini?

Aturan itu kan (PMK 191/2020) baru berlaku tanggal 10 Desem­ber lalu, artinya di tahun 2020 kita hanya menikmati 20 hari manfaat dari regulasi itu. Harapannya kita memperoleh dana dari pungutan ekspor itu antara 17 triliun hingga 18 triliun rupiah untuk tahun 2020.

Apa yang menjadi fokus BPDPKS?

Dalam menjalankan fungsinya BPDPKS memiliki tiga fokus utama rencana strategis dalam upaya mendorong kinerja industri sawit Indonesia, yaitu: perbaikan kese­jahteraan petani, stabilisasi harga CPO, dan penguatan industri hilir.

Apa kendala dalam menjalan­kan tiga fokus itu?

Dukungan BPDPKS terha­dap sektor hulu dan hilir sering kali menjadi bahan perdebatan. Misalnya, prioritas program hulu seperti Peremajaan Sawit Rakyat disandingkan dengan program hilir seperti dukungan insentif biodiesel. Apabila perdebatan ini hanya dilihat dari satu perspektif, yaitu alokasi dana, maka akan terlihat timpang, di mana biodiesel men­jadi program dengan alokasi dana tertinggi (70-80 persen dari total dana kelolaan BPDPKS).

Lalu bagaimana menyiasati perbedaan pandangan itu?

Diperlukan sudut pandang lain dalam melihat kebijakan program hulu - hilir. Perlu ada integrasi program hulu dan hilir sawit se­bagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Sehingga dalam pe­ngembangan industri sawit, perlu dilihat kebutuhan industri, dampak multiplier terhadap perekonomian, dan lainnya.

Contoh, industri sawit me­merlukan penciptaan tambahan pasar domestik agar produk sawit bisa lebih banyak terserap. Salah satunya melalui program man­datori biodiesel untuk stabilisasi harga CPO dan ekspor sawit bisa tercapai. Tanpa program-program itu, tidak akan ada dana sawit. Padahal, penggunaan dana sa­wit juga untuk pengembangan industri sawit. Hal ini tidak hanya sektor hilir, tetapi juga hulu da­lam menjaga produktivitas dan keberlanjutannya baik sebagai ba­han pangan, bahan baku industri maupun pemenuhan kebutuhan energi.

Bagaimana menghadapi tahun 2021?

Pada tahun 2021 tentu tan­tangan akan semakin besar. Untuk program mandatori biodiesel, tahun 2021, faktor pergerakan harga minyak dunia memberikan tantangan tersendiri bagi ke­butuhan dana insentif biodiesel. Tantangan program PSR, lebih ba­nyak lagi. Antara lain validitas data lahan dan profil pekebun swadaya. Kemudian, status lahan, kelem­bagaan petani, akses terhadap dukungan finansial/perbankan, dan kesiapan kelembagaan petani memenuhi persyaratan PSR. Hal-hal tersebut yang akan menjadi fokus penyempurnaan kebijakan di tahun 2021.

Riwayat Hidup*

Nama : Eddy Abdurrachman

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 September 1952

Pendidikan:

  • Sarjana Ilmu Keuangan di Institut Ilmu Keuangan, Jakarta (1979)
  • Lemhanas (1999)

Karier:

  • Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2002-2006)
  • Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional (2006-2008)
  • Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2008-2014)
  • Komisaris Bentoel Group (2015-sekarang)
  • Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Maret 2020-sekarang)

Penghargaan:

  • Satya Lencana Karyasatya XX dan Satya Lencana Karyasatya XXX

*BERBAGAI SUMBER/LITBANG KORAN JAKARTA/AND

G-1

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment