Tujuan Perombakan Struktur Organisasi untuk Efektivitas dan Efisiensi Kerja | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 5 2020
No Comments
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, tentang Perombakan Struktur KPK

Tujuan Perombakan Struktur Organisasi untuk Efektivitas dan Efisiensi Kerja

Tujuan Perombakan Struktur Organisasi untuk Efektivitas dan Efisiensi Kerja

Foto : ISTIMEWA
Alexander Marwata
A   A   A   Pengaturan Font
Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri cs kembali menuai polemik.

Kali ini, polemik terjadi aki­bat perombakan struktur organisasi melalui Per­aturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Terdapat penambahan beberapa ja­batan baru di KPK Jilid V ini. Untuk mengetahui lebih dalam tentang perombakan struktur di KPK itu, Koran Jakarta mewawancarai Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Apa alasan mendasar penataan struktur KPK?

Penataan organisasi dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK periode 2020 sampai dengan 2024, strategi yang diterapkan dalam mengak­selerasi pemberantasan korupsi, melalui tiga pendekatan, yaitu pertama, melalui pendidikan anti­korupsi atau biasa dikenal dengan pendekatan preventif dilakukan untuk meniadakan iktikad/keingin­an untuk melakukan korupsi.

Kedua, melalui perbaikan sistem atau berbaikan kebijakan yang disebut juga pendekatan preventif. Dilakukan dengan menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. Ketiga, melalui kegiatan penindakan yaitu penyeli­dikan, penyidikan, dan penuntutan atau dikenal dengan istilah represif yang menimbulkan efek jera se­hingga orang takut untuk melaku­kan korupsi.

Ketiga pendekatan tersebut dilakukan secara paralel dan terkait satu dengan lainnya.

Apa urgensinya perubahan struktur itu?

Pada prinsipnya pengembangan struktur ada­lah untuk me­ningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dengan menyesuaikan pengem­bangan fungsi/tugas sebagaima­na dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 maupun perubahan-perubahan lain yang terjadi pascarevisi UU.

Apakah KPK telah berkoordina­si dengan pihak-pihak terkait?

KPK juga telah melakukan pem­bahasan dengan instansi terkait, antara lain dengan Kemenpan RB dan Kemenkumham terkait perubahan struktur. Penataan organisasi ini membuka ruang penambahan jabatan, juga penghapusan beberapa jabatan dan ada beberapa jabatan yang dimasukkan ke dalam kelompok jabatan lainnya.

Apa alasan penambah­an jabatan Kedeputian Pendidikan?

KPK telah melakukan kajian internal dengan kesimpulan dan rekomendasi salah satunya membentuk kelembaga­an Kedeputian bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. Hal ini me­respons ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf c, d, dan e UU Nomor 19/2019 yang mengamanatkan adanya pro­gram pendidikan yang lebih intensif.

Lalu, alasan pembentuk­an Kedeputian Koordinasi dan Supervisi?

UU tidak mengamanatkan pem­bentukan perwakilan KPK di dae­rah. Tugas koordinasi dan supervisi sebelumnya sudah dikerjakan oleh KPK, namun merupakan unit di ba­wah Kedeputian Pencegahan dan Penindakan.

Mengingat kedua tugas tersebut sangat penting, perlu untuk diper­kuat dari aspek kelembagaannya de­ngan membentuk suatu kedeputian. Hal ini sesuai dengan tugas KPK sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 huruf b dan d UU 19/2019.

Apa tugas dari Dewan Peng­awas dan Inspektorat?

Fungsi pengawasan sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Peng­awasan Internal (PI) yang melak­sanakan tugas dan fungsi meneri­ma dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

Pembentukan Dewas merupa­kan amanat Pasal 37B UU 19/2019, antara lain melaksanakan tugas menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik. Sehingga, sebagian tugas dan karena kewe­nangan PI ini telah diambil alih oleh Dewas.

Sedangkan pemeriksaan disiplin ke depan menjadi tugas Inspe­ktorat dan Direktorat PI dihapus­kan. yolanda permata putri Syahtanjung/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment