Yunani Didesak Prioritaskan Investasi Energi Hijau di 2023

Badan Energi Internasional (IEA) menerbitkan laporan tentang Yunani usai menyoroti berbagai aspek kebijakan energinya. IEA mencatat bahwa pemerintah Yunani memberlakukan serangkaian langkah yang mengesankan untuk mendukung tujuan iklimnya yang ambisius sambil mempertahankan keamanan energi.

Namun, IEA memperingatkan tentang kemungkinan ketergantungan yang berlebihan pada gas alam dan menyarankan agar investasi diarahkan pada energi terbarukan, penyimpanan dan efisiensi energi daripada memperluas jaringan gas.

"Yunani telah menetapkan target baru untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara secara drastis, mereformasi pasar listrik dan gas alam, memperluas interkoneksi lintas negara, dan mengesahkan undang-undang untuk memungkinkan pengembangan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Indonesia telah berhasil menurunkan pangsa bahan bakar fosil dalam pasokan energinya dari 91 persen pada tahun 2011 menjadi 82 persen pada tahun 2021, tetapi masih tetap berada di atas rata-rata IEA yaitu 78 persen," tulis dokumen tersebut, dikutip dari Balkan Green Energy News, Selasa (2/5).

Pada saat yang sama, lembaga ini menemukan adanya masalah-masalah mengenai Rencana Energi dan Iklim Nasional (NECP) yang baru dengan peran gas alam. Badan tersebut menyatakan pendapat bahwa Yunani terlalu bergantung pada gas alam sebagai bahan bakar transisi dan berisiko berakhir dengan aset-aset yang terlantar seperti pembangkit listrik dan panas berbahan bakar gas.

Direktur Eksekutif IEA, Fatih Birol mengatakan, Yunani telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengurangi penggunaan batu bara dan memanfaatkan sumber daya angin dan matahari.

"Sekarang Yunani harus membangun kesuksesan ini dengan melangkah lebih jauh dan lebih cepat, termasuk dengan mempercepat proses perizinan untuk proyek-proyek energi terbarukan yang baru," ucapnya.

"Pada saat yang sama, perlu dipastikan bahwa investasi baru yang direncanakan dalam infrastruktur gas mencerminkan apa yang diperlukan untuk menjaga keamanan pasokan dan bahwa risiko menciptakan aset yang terlantar telah dievaluasi sepenuhnya," tambahnya.

Dalam hal energi terbarukan, IEA menyarankan untuk memastikan kerangka kerja hukum dan peraturan yang transparan dan stabil untuk memungkinkan proyek-proyek energi terbarukan dan infrastruktur kelistrikan diimplementasikan dalam kerangka waktu yang masuk akal. Selain itu, IEA juga meminta Yunani untuk menyederhanakan prosedur untuk mempercepat perencanaan tata ruang dan perizinan.

"Pemerintah harus menggunakan hasil lelang energi terbarukan sebelumnya untuk memperbarui struktur yang diperlukan untuk memastikan jumlah penawaran berkualitas tinggi yang memadai," menurut lembaga tersebut.

Selama kemacetan jaringan listrik masih menjadi penghalang, pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengadakan lelang hanya untuk lokasi-lokasi di mana kapasitas jaringan listrik tersedia untuk koneksi proyek, demikian menurut para penulis.

Pemerintah harus memastikan bahwa rekening khusus untuk sumber-sumber energi terbarukan atau ELAPE didanai dengan cara yang transparan dan berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan investor, demikian tegas IEA.

Peringatan tentang regulator energi

Selain itu, IEA menganggap upaya-upaya pemerintah di pasar tenaga listrik dan gas tidak cukup untuk mempertahankan tingkat kompetisi yang layak. IEA memperingatkan bahwa Otoritas Regulator Energi (RAE) kekurangan staf dan independensinya tidak terjamin dengan baik.

Laporan tersebut mencatat bahwa pada tahun 2030, Yunani berencana untuk memiliki 2 GW tenaga angin lepas pantai, yang setara dengan 10 persen dari kapasitas listriknya saat ini.

Berkat dukungan kebijakan multi-dekade untuk pengumpul panas matahari, Yunani menjadi pemimpin dalam pangsa permintaan energi bangunan yang dipenuhi oleh panas matahari (5,1% pada tahun 2021, dibandingkan dengan rata-rata IEA yang hanya 0,6%).