WFH Bukan Solusi Udara Buruk

JAKARTA - Penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bukan solusi untuk mengatasi polusi udara Ibu Kota. "Mengenai polusi, konteks jangka pendek, bukan WFH," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, yang dipantau Selasa. Trubus memberikan contoh adanya imbauan penerapan WFH bagi para pekerja pada tanggal 5-7 September karena KTT ke-43 Asean.

Menurut dia, seolah WFH seperti obat yang tiba-tiba langsung menyembuhkan suatu masalah. Penerapan WFH jangan sekadar wacana, tetapi harus dilakukan evaluasi dan kesinambungan. Kalau ingin melaksanakan WFH, perlu juga pemerintah merangkul swasta. Misalnya, dengan memberi kompensasi maupun konsekuensi jika ada pelanggaran.

Trubus menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya mengoptimalkan uji emisi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. "Uji emisi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh sampai sekarang," tandasnya.

Terapkan uji emisi. Kalau bisa, keluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Akan tetapi, itu juga butuh keberanian karena musuhnya pelaku usaha mobil, mobil bekas dan motor bekas. Kendati demikian, Trubus memahami pergub tersebut belum bisa secara optimal. Sebab, adanya keterbatasan anggaran serta kurangnya edukasi masyarakat mengenai uji emisi.

"Ini sifatnya jangka pendek. Setelah itu, tergantung pada cuaca juga, sehingga orang berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak harus dilaksanakan," tutupnya. Kualitas udara Ibu Kota Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia Minggu (13/8) pagi.