Waspadai Lonjakan Penduduk Miskin

JAKARTA - Rencana pemerintah membatasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar dikhawatirkan bakal menambah penduduk miskin. Tak hanya penduduk miskin, kelompok menengah menjadi pihak paling rentan terkena dampak.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menegaskan rencana ini bakal menurunkan daya beli masyarakat. "Dampak kenaikan BBM tidak hanya untuk lapisan masyarakat bawah, tetapi menengah juga," ungkapnya kepada Koran Jakarta, Kamis (11/7).

Esther melihat rencana tersebut tak sekadar untuk membuat distribusi subsidi lebih tepat sasaran, melainkan juga terkait beban anggaran sehingga membuat ruang fiskal makin sempit.

"Kebergantungan impor membuat ruang fiskal semakin mengecil. Kondisi ini ditambah dengan utang yang kenaikannya tak terkendali ditambah kondisi global karena konflik geopolitik mengakibatkan suplai minyak terbatas dan harga minyak dunia meningkat," jelas Esther.

Fenomena ini, terang dia, diperkuat oleh ekonomi Amerika Serikat (AS) yang meningkat mengakibatkan dollar AS menguat dan membuat depresiasi pada nilai tukar rupiah.

Akibatnya, salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menghemat anggaran belanja seperti belanja subsidi BBM. Dampaknya biaya transportasi naik kemudian mendorong kenaikan harga secara umum atau inflasi. "Jika inflasi naik maka daya beli melemah, belum lagi kondisi rencana tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik di tahun depan," ujarnya.

Karena itu, menurut Esther, pemerintah sebaiknya mengurangi belanja rutin karena porsinya makin besar dan bahkan lebih besar daripada pengeluaran untuk pembangunan.

Kemudian, alokasikan belanja pembangunan atau belanja modal untuk program yang bisa menggerakkan penerimaan negara, misalnya subsidi ekspor dan perbaikan infrastruktur sektor pertanian.

"Bangun hub-hub antardestinasi wisata untuk memperluas akses wisatawan asing dan domestik ke daerah wisata dan sebagainya," ucapnya.

Dari Yogyakarta, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan mengecilnya ruang fiskal sebagai dampak dari kebergantungan impor termasuk pangan (beras) yang angkanya naik gila-gilaan beberapa waktu lalu.

"Jika BBM subsidi dibatasi berarti siap-siap harga pangan naik karena biaya angkut yang alami kenaikan. Ini memberi masalah baru lagi ke daya beli masyarakat," tukas Awan.

Lakukan Pembatasan

Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melalui Instagram pribadinya mengungkapkan pemerintah bakal menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Hal ini dilakukan agar peruntukan BBM bersubsidi lebih tetap sasaran.

"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Pertamina saat ini sedang menyiapkannya, kita berharap pada 17 Agustus ini sudah bisa mulai," tulis Luhut.

Pembatasan BBM bersubsidi terangnya dapat berdampak besar atas inefisiensi selama ini. Begitu juga dengan program subsidi lainnya. Dia menjelaskan Indonesia bakal menghadapi berbagai tantangan ke depan. Karena itu, pemerintah harus bisa menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

Ekonom senior, Faisal Basri, menilai hal ini menandakan pemerintah tak mampu lagi mempertahankan beban subsidi yang semakin meningkat seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar.

"Ini sinyal pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi, yakni pertalite dan solar," papar Faisal Basri.