Warga Bogor, Cukupkah Anggaran 11 Triliun untuk Anda?
Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri pada rapat paripurna di Gedung DPRD, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/11).
Foto: ANTARA/M Fikri SetiawanBOGOR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 Kabupten Bogor ditetapkan sebesar 11,1 triliun. Angka ini ditetapkan DPRD bersama pemkab Bogor. “APBD disepakati DPRD dan Pemkab sebesar 11,1 triliun.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, di Cibinong, Sabtu.
Dia mengungkapkan, angka APBD tahun anggaran 2025 naik 800 miliar dari nilai APBD tahun anggaran 2024. Penjabat Bupati Bogor, Bachril Bakri, menjelaskan anggaran belanja daerah tahun depan sama seperti tahun-tahun sebelumnya diproyeksikan untuk alokasi belanja fungsi pendidikan, sektor kesehatan, serta transfer dana ke desa.
Dia mengapresiasi seluruh jajaran DPRD yang telah mengawal usulan masyarakat, terutama dalam menyediakan layanan publik untuk meningkatkan pelayanan. Bachril menargetkan pendapatan daerah tahun depan sebesar 10,8 triliun.
Bekasi
Sedangkan APBD Kabupaten Bekasi 2025 ditetapkan sebesar 8,3 triliun. Pengesahan melalui penetapan rancangan peraturan daerah oleh eksekutif dan legislatif.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, menyampaikan terima kasih kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah atas kebersamaan, kesepahaman, serta keterbukaan selama pembahasan Raperda APBD.
“Maka, kita bisa menetapkan bersama menjadi peraturan daerah berkaitan dengan APBD 2025,” jelasnya. Ani menjelaskan, postur APBD Kabupaten Bekasi 2025 berdasarkan hasil penetapan terdiri atas proyeksi pendapatan daerah senilai 7,6 triliun.
Ini diperoleh dari pendapatan asli daerah 4,17 triliun dan pendapatan transfer sebesar 3,45 triliun dai pusat. Kemudian penerimaan pembiayaan sebesar 729 miliar.
Belanja daerah ditetapkan 8,3 triliun. Ini terdiri atas belanja pegawai 3,35 triliun, belanja tidak terduga 30,49 miliar, belanja transfer 1 triliun serta belanja lain 3,96 triliun.
Dari hasil pembahasan juga terdapat sejumlah rekomendasi. Salah satunya agar perangkat daerah bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Juga perlu mencari potensi-potensi sumber pendapatan lain. Ant/G-1
Berita Trending
- 1 Harus Kerja Keras untuk Mewujudkan, Revisi Paket UU Politik Tantangan 100 Hari Prabowo
- 2 Kurangi Beban Pencemaran Lingkungan, Minyak Jelantah Bisa Disulap Jadi Energi Alternatif
- 3 Pemerintah Dorong Swasta untuk Bangun Pembangkit Listrik
- 4 Ayo Perkuat EBT, Presiden Prabowo Yakin RI Tak Lagi Impor BBM pada 2030
- 5 BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Menteri Kebudayaan Lindungi Pelaku Kebudayaan
Berita Terkini
- Gunung es yang hanyut bahayakan Pulau Georgia Selatan dan satwa liar
- Kodim Sumenep gencarkan program luas tambah tanam hingga ke kepulauan
- Pasar Imlek Semawis sambut perayaan Imlek di Semarang
- AdaKami Beri Bantuan Permodalan Berkelanjutan ke Petani di Ciamis
- Konsumen Semakin Bijak Memilih Hadiah Cokelat Valentine 2025