Utang Tidak Produktif BLBI, Miskinkan 270 Juta Rakyat

Dalam upaya mengurai permasalahan mendasar tersebut, kerapkali beberapa pengamat menyalahkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang digagas Presiden Jokowi. Mereka menilai infrastruktur dan IKN belum mendesak dan menghabiskan banyak anggaran.

Pandangan tersebut jelas keliru, karena negara mana pun tidak akan bisa membangun ekonominya tanpa ditopang infrastruktur yang memadai. Mereka juga dinilai tidak sadar kalau Nusantara itu bukan hanya Pulau Jawa saja. Pembangunan infrastruktur harus dipeluas dan masif ke pulau-pulau di luar Jawa.

"Siapa yang tidak suka IKN dibangun? Jawabnya, ya semua developer property, semua kreditur bank yang tersangkut di sektor itu, dan semua yang terkait bubble property. Mereka semua tidak suka, karena kalau bangun di luar Pulau Jawa harganya lebih murah. Kalau bangun properti di Jawa apalagi Jabodetabek yang sudah padat, otomatis harganya melambung tinggi," tambah Badiul.

Pembangunan infrastruktur, IKN, dan kereta cepat tambah Badiul sebaiknya jangan dipolitisir untuk kepentingan kelompok tertentu yang menikmati keuntungan. Masa depan Indonesia harus dibangun dan ditata dengan baik melalui perencanaan yang komprehensif dengan menggunakan teknologi dan pendekatan yang manusiawi.

"Sebelum melangkah jauh, ada tiga hal mendasar yang harus dibenahi agar pendapatan meningkat, sehingga cukup anggaran untuk membiayai pembangunan dan menyejahterakan rakyat agar tidak terus berkubang dalam kemiskinan," pungkas Badiul (lihat info grafis).