Upaya Mencari Tokoh Antikorupsi

Vishnu Juwono dalam Melawan Korupsi-Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014 menyimpulkan, hambatan dan perlawanan kelompok kepentingan dan badan penegak hukum dalam agenda pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa struktur sosial, politik, dan ekonomi yang ingin menyuburkan korupsi sebagian besar masih utuh.

Perlawanan terhadap KPK dan gerakan antikorupsi masih nyata hadir di Indonesia. Kehadiran KPK dianggap mengguncang kemapaman dan kenyamana para pejabat-pejabat korup, sehingga gagasan memandulkan KPK secara politik ataupun melalui intimidasi terhadap para tokohnya selalu saja muncul.

Tantangan kedua yang harus dihadapi calon komisioner KPK ke depan, datang dari dalam internal KPK sendiri. Calon komisioner mempunyai pekerjaan yang tidak mudah yaitu untuk mengonsolidasikan KPK antara komisioner dan pegawai. Masa jabatan komisioner yang hanya empat tahun berhadapan dengan eksistensi pegawai yang lebih lama. Belakangan, sering terjadi pergulatan internal yang bisa berpotensi melemahkan KPK sebagai lembaga.

Misalnya, pada April 2019, sebanyak 42 penyidik KPK menandatangani surat pernyataan protes terkait dengan mekanisme pengangkatan penyelidik menjadi penyidik tanpa tes. Mekanisme ini dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan Karir di KPK. Para penyidik menduga mekanisme pengangkatan ini sarat kepentingan dari oknum pegawai internal yang ingin mengurangi jumlah penyidik. Persoalan internal ini berpotensi menguras banyak energi yang akhirnya hanya akan melemahkan KPK.

Oleh sebab itu dukungan dari para elite politik dan seluruh masyarakat terhadap KPK harus kuat. Perlawanan terhadap KPK yang dilakukan sejumlah pejabat korup dan mafia-mafia prokorupsi, masih terus subur dan akan terus dilakukan. Hal ini akan memperlemah KPK, sehingga tidak akan pernah memberantas korupsi secara komprehensif dan menyeluruh.
Halaman Selanjutnya....