Upaya Mencari Tokoh Antikorupsi

Pascapembentukan pansel, sejumlah pihak mempertanyakan integritas, kredibilitas, dan independensi tim bentukan pemerintah ini. Pasalnya, ada beberapa nama yang duduk di dalam tim diduga tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Seorang anggota pernah menjadi pengacara koruptor, sehingga kredibilitas dan integritasnya diragukan. Anggota lainnya dipersoalkan karena telah melakukan pelanggaran akademik berupa plagiarisme.

Selain melakukan plagiarisme, salah seorang anggota dianggap tidak melaporkan hartanya secara lengkap pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terkait polis asuransi sebesar 2,5 miliar rupiah. Ketua Yenti Garnasih dan anggota Harkristuti Harkrisnowo, yang juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, juga dipertanyakan komitmen antikorupsinya oleh sejumlah aktivis antikorupsi. Mereka dianggap telah melemahkan KPK melalui Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.

Pansel yang diusulkan dari unsur masyarakat juga dianggap bukan antikorupsi. Memang nama-nama dari masyarakat cukup berintegritas dalam aktivitas hukum dan hak asasi manusia. Namun, mereka bukanlah aktivis yang sehari-hari bergelut dalam isu pemberantasan korupsi. Sehingga mereka dianggap tidak memahami betul persoalan-persoalan yang dihadapi dan akan dihadapi KPK masa depan.

Kritik-kritik dari beberapa pegiat antikorupsi terus disuarakan untuk mempertanyakan kredibiltas pansel, yang memang memiliki tugas penting. Mereka harus menghasilkan komisioner KPK berkualitas dan memiliki semangat antikorupsi. Agar agenda pemberantasan korupsi tidak tergadaikan dan tersandera, panitia sebaiknya diisi orang-orang yang benar-benar paham persoalan dan tantangan KPK baik secara kelembagaan maupun fungsinya. Sebab menjadi pansel, bukan hanya memilih para calon, namun harus memahami persoalan KPK secara utuh.

Tantangan
Halaman Selanjutnya....