UMKM, KUR, dan Pariwisata

Merevitalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui refocusing peran ke pembiayaan industri berorientasi ekspor. Meningkatkan peran LPEI dalam menyediakan instrumen hedging untuk transaksi ekspor dan penyedia reasuransi terkait ekspor. Memfasilitasi penyediaan sumber pembiayaan dari pasar modal untuk pengembangan 10 KSPN di luar Bali. Kemudian memfasilitasi KUR klaster untuk pengembangan UMKM pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Potensi KUR pariwisata cukup prospektif sejalan program pemerintah terkait 10 destinasi pariwisata baru: Danau Toba, Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulaun Seribu dan Kota Tua DKI Jakarta, dan Borobudur di Jawa Tengah. Kemudian, Semeru dan Tengger-Bromo Jawa Timur, Mandalika NTB, Labuan Bajo NTT, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Morotai.

Tahun ini, pemerintah kian aktif menggenjot penyaluran KUR pariwisata sebagai bagian pemberdayaan UMKM. Pemerintah juga menaikkan pagu KUR dari 117 triliun (2018) menjadi 140 triliun tahun 2019. Menurut data BI, hingga 30 November 2018, total realisasi KUR mencapai 118 triliun rupiah atau 95,7 persen dari target tahun 2018 sebesar 123,801 triliun.

Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro 65,8 persen, KUR kecil 33,9 persen, dan KUR TKI sebesar 0,3 persen. Penyaluran KUR terbanyak di Jawa (55 persen), diikuti Sumatera (19,3), dan Sulawesi (11,1). Penyaluran KUR terbanyak sesuai dengan sebaran UMKM.

Skema KUR, sejatinya merupakan salah satu konsep untuk mengembangkan kapasitas usaha mikro dan menengah. Pemerintah dan perbankan sadar, permasalahan klasik pelaku usaha mikro dan menengah menyangkut agunan tambahan. Ini menyebabkan UMKM menjadi tidak bankable. Kegiatan usaha UMKM bisa dinilai tidak feasible tidak dipercaya perbankan.
Halaman Selanjutnya....