UMKM, KUR, dan Pariwisata

Oleh Chandra Bagus Sulistyo

Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai leading sector pertumbuhan ekonomi nasional karena paling sustainable, menyentuh langsung masyarakat bawah dan selalu tumbuh. Ekosistem pariwisata adalah usaha daya tarik turis, kawasan, jasa transportasi, perjalanan, jasa makanan dan minuman, dan penyediaan akomodasi. Kemudian, penyelenggaraan kegiatan hiburan rekreasi, pertemuan-perjalanan insentif-konferensi dan pameran (MICE).

Ada juga jasa informasi, konsultasi, pemandu, dan wisata tirta. Dia juga melibatkan industri kerajinan dan oleh-oleh yang biasanya disediakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Agar UMKM dapat mempunyai andil besar di sektor pariwisata, diperlukan rangsangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berbunga 7 persen. Syarat dan admisnistrasi harus sederhana agar banyak UMKM sektor pariwisata terbantu dalam mengembangkan usahanya.

Harapannya, ekosistem sektor pariwisata dapat tumbuh subur karena peran UMKM dengan permodalan KUR-nya. Maka, target pemerintah mencapai 20 juta wisatawan mancanegara dan 270 juta lokal tercapai. Ada 59,2 juta UMKM dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan mencapai 57,4 persen. UMKM juga mampu meng-create tenaga kerja baru, menjadi penggerak pengentasan kemiskinan, serta mengurangi pengangguran.

Saat ini, kinerja UMKM pariwisata belum maksimal karena besaran alokasi dana APBN/APBD masih minim. Belum lagi berbagai problem internal seperti keterbatasan permodalan, manajerial, sumber daya manusia, pengembangan produk, teknologi, serta akses pasar. Namun, masalah terbesar adalah pembiayaan karena membatasi pertumbuhan dan peluang investasi. Pemerintah dan regulator telah mendorong berbagai program untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM elalui: lending model, model bisnis, dan kredit program.
Halaman Selanjutnya....