Tjahjo Kumolo

Artinya, secara sistem sebenarnya tak ada masalah? Sistemnya sudah jalan. Presiden Jokowi membangun e-Goverment, e-Planning, e-Budgeting, e-Permit. Ini sudah transparan tapi masih ada yang berbuat, kan tidak bisa disalahkan sistem. Masa kita mau mengawasi 24 jam orang per orang. Karena kalau ada OTT, pasti ada pihak swastanya. Pasti ada pihak pejabat, pihak ketiga, bisa stafnya atau keluarganya. Ini bukan tugas KPK saja, ini tugas kejaksaan, saber pungli, kepolisian. Kemendagri itu kan dapertemen kebijakan, kami hanya mengeluarkan kebijakan, misal untuk mengontrol dana desa ya tidak bisa, kita hanya bisa memberikan pelatihan aparatur desa. Ini lho cara membuat laporan keuangan, begini manajemen programnya, begini perencanaan programnya, yang ngontrol ya inspektorat daerah.

Solusinya apa, ketika mereka tidak kapok? Sistem rekrutmen kepala daerah sudah bagus karena saya orang partai ada psikotes, diklat calon kepala daerah, dipasarkan, diiklankan, ikut pilkada, terpilih dia. Setelah terpilih, kami ngundang KPK, kejaksaan, aparat penegak hukum. Mereka diberi penataran, diklat, plus istrinya. Setelah itu teken pakta integritas. Semua aturannya rinci jelas, KPK supervisi. N-3