Tjahjo Kumolo

Apa motif kepala daerah sampai berani melakukan kongkalikong, padahal sudah banyak yang terjerat? Semua indikasinya masih berkaitan dengan dana pilkada. Ini yang menonjol. Saya sudah mengimbau bahwa silakan petahana atau orang maju pilkada, tapi jangan menggunakan APBD. Jangan menggunakan modal yang didapat dari hal yang akan merugikan kita bersama.

Kabarnya Anda banyak menerima SMS yang mendesak agar Anda mundur karena banyak kepala daerah kena OTT. Benarkah? Saya mulai tengah malam hingga pagi hari sudah menerima ratusan SMS, ada pola yang sama. Mendagri harus mundur, dibilang Anda gagal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, disebut mencoreng nama Presiden, dengan semakin banyaknya jajaran Kemendagri, baik pusat dan daerah yang kena OTT KPK. Dari seluruh SMS, saya jawab satu orang yang lengkap, kalau itu dianggap salah, saya terima salah, tapi urusan tertangkap tangan, itu urusan pribadi. Saya serahkan pada Presiden karena yang berhak mencopot saya adalah Presiden. Kalau OTT yang marak ini, pergerakannya diarahkan ke saya bahwa saya gagal mencegah semakin banyaknya permasalahan hukum yang ada. Kalau diteruskan sama juga nanti. Kalau teman-teman pers digigit nyamuk di rumah salahkanlah pemda. Pemda enggak bisa basmi nyamuk di rumah warga. Kami semua prihatin, kami semua sedih, walaupun OTT tetap dikedepankan asas praduga tidak bersalah. Saya yakin KPK dalam melakukan tugasnya, kami mengapresiasi. Ini dalam upaya mempercepat membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Saya pikir ini juga merupakan bagian dari komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kejadian OTT mengingatkan pada saya dan semua untuk memahami area rawan korupsi, termasuk jebakan-jebakan yang harus dicermati.

Jebakan? Bisa dijelaskan? Jebakan itu bisa macem-macem. Saya contohkan, Anda datangi kantor saya, saya terima atau Anda datang naruh barang, begitu saya ambil, OTT. Apalagi jebakan-jebakan menjelang pilkada, khususnya yang kuat, yang jadi petahana. Ini akan terus digulirkan oleh lawanlawan politik. Kewaspadaan harus terus dijaga, buat teman-teman di daerah, hati-hati. Bukan curiga dengan teman, tapi apa pun kita harus cermat menerima tamu, kita harus cermat membuat kebijakan, cermat membuat keputusan.

Koordinasi dengan KPK bagaimana? Sejak saya jadi Mendagri, sudah hampir 10 kali kami rapat koordinasi dengan KPK. Penguatan APIP terus kami laksanakan dengan BPKP dan BPK. Sudah menatar APIP di semua daerah, termasuk kemarin di Kemenkeu oleh Menkeu. Semata-mata agar pengawasan pemerintah bisa berjalan baik. APIP itu harus berjalan dan bekerja secara profesional, harus semakin mandiri, kemudiam inspektorat juga sama. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat penyelesaian masalah-masalah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di daerah.

Jadi dari sisi aturan sebenarnya sudah lengkap? Semua aturan, semua imbauan pengawasan sudah lengkap. Bayangkan, Dirut PDAM Banjarmasin itu habis dari kantor saya sebagai wakil ketua asosiasi PDAM, ya enggak ada masalah. Wali Kota Tegal, dua hari sebelum OTT, saya ketemu. Dia menyampaikan program- program nya, mengundang saya di daerah. Saya habis makan sate kambing di Malang dengan Wali Kota Batu, salah satunya membahas bagaimana membangun.
Halaman Selanjutnya....