Tjahjo Kumolo

Maraknya OTT ada kaitannya dengan pilkada langsung? Sistemnya tidak salah, sudah benar dengan dipilih rakyat. Amanah dari rakyat. Kalau ada beberapa yang kena OTT, jangan salahkan sistemnya.

Atau karena ada praktik mahar ketika calon kepala daerah mau maju yang dilakukan partai. Apa ada kaitannya? Saya yakin enggak ada mahar. Rekrutnya, kalau di partai saya, psikotes dulu. Ini lolos atau enggak. Apakah dia bisa jadi kepala daerah atau anggota DPR atau hanya pengurus partai saja. Semua partai sudah ada modal itu. Yang ditunjuk, misal diusung jadi calon, dilatih sebagai kepala daerah, ideologi programnya, setelah itu baru ditawarkan ke masyarakat. Setelah jadi, Mendagri mengundang ditatar soal UU menyangkut pembuatan anggaran, pertanggungjawaban anggarannya, programnya.

Ada wacana pilkada langsung dievaluasi, banyak kepala daerah terjerat korupsi. Perlukah dikembalikan ke pilkada tak langsung? Saya kira itu bukan kesalahan sistemnya. Mengubah UU butuh waktu bertahun-tahun. Saya kira sistem sudah bagus. Ini kan maunya langsung yang kenal rakyat. Langsung yang dipilih rakyat. Soal ada masalah, jangan salahkan sistemnya. Salahkan orangnya.

Atau karena pembinaan dan pengawasan yang kurang? Kalau dikatakan kurang, sekarang Mendagri beda dengan yang dulu. Bupati, wali kota, atau gubernur dipilih rakyat. Dia bertanggung jawab pada rakyat. Hubungan dengan kami, ya hubungan kebijakan. Ini ada kebijakan pusat, maka gubernur, bupati, wali kota laksanakan ini, supaya kebijakan itu sinkron.

Tapi, bukankah rencana anggaran daerah, Kemendagri yang evaluasi? Anggaran kami juga yang koreksi, tapi kalau kontrol 24 jam supaya tidak korupsi, mana bisa. Kalau disalahkan pembinaan, semua perangkat sudah ada, kurang apalagi. Kalau inspektrorat di daerah jagoan, tidak perlu KPK turun ke Klaten, misalnya. Sekarang harus diakui, faktanya inspektorat belum jalan. Ini mau kami fungsikan. Laporannya ke bupati jalan, tapi penindakannya enggak efektif.
Halaman Selanjutnya....