Tender Proyek Pemerintah

Bukan hal baru suap dan gratifikasi untuk memenangkan proyek. Harapannya praktik busuk seperti itu jangan makin marak. Suap serta gratifikasi yang berdampak menurunkan kualitas program pemerintah direduksi. Intervensi atasan langsung begitu mendominasi proses tender untuk memenangkan perusahaan tertentu. Panitia tender harus berani menolak intervensi atasan langsung. Apa pun jabatannya, menteri, pejabat eselon satu, gubernur, bupati, wali kota.

Dari pengungkapan berbagai kasus intervensi, suap dan gratifikasi kepada pejabat pemerintah dan panitia tender, kasusnya lebih marak pada tingkat pemerintah daerah ketimbang di tingkat K/L. Intervensi gubernur, bupat, wali kota dalam proses tender akan semakin brutal dengan seandainya oknum legislatif ikut main.

Sejumlah pemda telah mewujudkan e-planning dan e-budgeting dalam proses tender. Masalahnya, tergantung pada mentalitas pejabat pemerintah dan panitia tender. Oknum pejabat tertentu membuat kesepakatan yang ujung-ujungnya duit, sebelum lelang elektronik. Lembaga pengawasan pemerintah, termasuk KPK sudah mengetahui praktik busuk ini. PR lembaga pengawasan sungguh berat.

Penulis Widyaiswara Utama Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial