Surat PPDB Gibran Tidak Dibalas Nadiem

Surat PPDB Gibran Tidak Dibalas Nadiem

JAKARTA - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan, dirinya pernah menyurati Nadiem Makarim ketika masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Surat yang dibuat Gibran ketika masih Wali Kota Solo itu terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan masalah pendidikan lainnya.

"Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," ujar Gibran, saat Rapat Koordinasi Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta, Senin (11/11).

Dia menerangkan, surat yang dibuat pada 15 Juli 2024 tersebut berisi keluhan-keluhan ketika dia menjadi Wali Kota Solo. Selain PPDB, dia juga mengeluhkan masalah program Merdeka Belajar, Pengawas Sekolah, dan Ujian Nasional.

"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota ya," jelasnya.

Gibran menyebut, program PPDB dengan skema zonasi sebenarnya merupakan program yang baik. Hanya saja, program tersebut belum optimal karena masih terkendala pemerataan guru dan sarana prasarana.

Dia melanjutkan, permasalahan-permasalahan PPDB merupakan permasalahan yang berulang tiap tahunnya. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah pengajuan perpindahan domisili ketika memasuki masa PPDB.

"Tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi," terangnya.

Gibran menyatakan, komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti berjalan dengan baik. Dia menitipkan agar program PPDB zonasi dikaji dan ditindaklanjuti.

"Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," terangnya.