Kemandirian Ekonomi I Pemerintah Tidak Kunjung Atasi Biaya Tinggi Sektor Pertanian
Sulit Berdikari kalau Kebijakan Impor Malah Direlaksasi
Foto : ISTIMEWA
Achmad Maruf Pengamat Ekonomi dari UMY - Kita harus belajar dari kasus-kasus tersebut dan memastikan kebijakan perdagangan yang diambil benar-benar mendukung kemandirian ekonomi dan melindungi industri dalam negeri, terutama industri yang masih rentan dan membutuhkan perlindungan.
» Relaksasi impor komoditas yang belum memiliki daya saing kuat di pasar internasional dapat menjadi bumerang bagi produsen lokal.
JAKARTA - Kebijakan para pembantu presiden terutama menteri-menteri yang berasal dari partai politik (parpol), menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi-Maruf Amin sering kali kontroversial. Misalnya, kebijakan relaksasi perdagangan seperti diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Kebijakan tersebut menurut pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, sangat bertentangan dengan komitmen pemerintah yang sejak awal disampaikan berulang kali oleh Presiden Jokowi untuk menciptakan kemandirian ekonomi Indonesia.
Menjelang akhir-akhir pemerintahan, kebijakan para pembantu presiden itu justru menunjukkan langkah yang bertentangan dengan visi tersebut.
"Bagaimana mungkin kita bisa berdikari dalam ekonomi jika kebijakan impor justru dilonggarkan?" tanya Achmad.
Negara ekonomi terbesar dunia saja seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok bahkan berseteru tentang industri mobil listrik dengan menggunakan diplomasi ekonomi untuk melindungi industri dalam negeri mereka.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S, Eko S
Komentar
()Muat lainnya