“Stunting" Bukti Kemiskinan Ekstrem akibat BLBI
ANGGARAN PENANGANAN “STUNTING” DI APBN MENURUN I Petugas mendata balita untuk mendapatkan makanan tambahan dan vitamin di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu, sebagai pencegahan dini stunting. Sayangnya, dengan prevalensi stunting yang masih tinggi, 24,4 persen atau 5,33 juta balita anggaran penanganan stunting di APBN justru mengalami penurunan.
"Bayangkan kalau anggaran sebesar itu untuk menciptakan lapangan kerja dan gizi anak rakyat jelata. Ini kejahatan kemanusiaan kepada rakyat yang dipelihara. Bagaimana pemerintah mensubsidi para rampok negara dengan obligasi rekap bunga berbunga kepada obligor BLBI. Orang yang merampok dikasih uang oleh negara, sedangkan rakyatnya dalam kondisi miskin ekstrem," kata Maruf.
Secara terpisah, Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Munawar Ismail, mengatakan skandal BLBI sangat merugikan masyarakat dan berdampak besar pada banyak aspek pembangunan, termasuk stunting.
Celakanya, bantuan itu tidak dipakai untuk menyehatkan bank, tapi dibawa lari. Sama sekali tidak produktif.
Prioritas Nasional
Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan stunting menjadi prioritas nasional. Pada 2022 misalnya, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pemerintah menargetkan 514 kabupaten/kota menjadikan stunting sebagai prioritas daerah.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Vitto Budi
Komentar
()Muat lainnya