Studi: 3 Juta Anak di Inggris Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

LONDON - Sebanyak 9,3 juta orang, termasuk tiga juta anak-anak, menghadapi kelaparan dan kesulitan di Inggris, kata sebuah studi pada hari Rabu (9/10). Pemerintahan yang baru berada di bawah tekanan agar berbuat lebih banyak untuk mengatasi kemiskinan anak.

Temuan itu muncul sebelum anggaran pertama pemerintah akhir bulan ini, dan dengan krisis biaya hidup yang mendorong melonjaknya penggunaan bank makanan.

Menurut laporan organisasi non-pemerintah Trussell Trust, hampir seperempat anak di bawah usia empat tahun menghadapi kemiskinan ekstrem.

"Yang mengejutkan, 46 persen lebih banyak anak yang menghadapi kelaparan dan kesulitan dibandingkan dua dekade lalu. Sama dengan satu dari lima anak tumbuh dalam situasi ini," kata yayasan tersebut dalam sebuah pernyataan.

Laporan UNICEF tahun lalu mengungkapkan bahwa Inggris -- anggota G7 dan NATO, dan ekonomi terbesar keenam di dunia -- memiliki angka kemiskinan anak tertinggi di antara negara-negara kaya.

Trussell Trust mengatakan tanpa "tindakan mendesak" dari pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer, jumlah orang yang menghadapi kelaparan dan kesulitan -- yang hidup 25 persen di bawah garis kemiskinan -- akan terus meningkat.

Lembaga amal tersebut menetapkan batas kemiskinan sebesar £152 ($199) seminggu bagi seseorang yang hidup sendiri dan £204 bagi orang tua tunggal dengan satu anak. Ini termasuk membayar tagihan listrik, air, dan pajak properti serta makanan.

Menghapus batasan tunjangan dua anak - yang berarti keluarga tidak dapat mengklaim subsidi negara untuk anak ketiga yang lahir setelah April 2017 - adalah salah satu tindakan yang dapat meringankan tingkat kemiskinan, kata lembaga itu.

Namun, Partai Buruh menolak menghapusnya meskipun mendapat tentangan keras dari para juru kampanye, serikat pekerja, dan beberapa anggota parlemennya sendiri.

Menteri Keuangan Rachel Reeves mengatakan dia tidak akan dapat membatalkan batasan dalam anggaran 30 Oktober karena lubang hitam sebesar £22 miliar ($28,8 miliar) yang ditinggalkan oleh pemerintahan Konservatif terakhir.

Medan Pertempuran Politik

Karena khawatir akan tuduhan kecerobohan ekonomi, Partai Buruh malah berpegang pada janji yang lebih samar untuk "mengembangkan strategi ambisius untuk mengurangi kemiskinan anak" dan batasan tersebut telah menjadi medan pertempuran politik.

Hal itu dikutip bulan lalu dalam surat pengunduran diri anggota parlemen Partai Buruh pertama yang keluar dari partai tersebut sejak pemilu yang melengserkan Partai Konservatif pimpinan Rishi Sunak.

Rosie Duffield menuduh perdana menteri dan tim utamanya bersikap munafik karena menerima hadiah berupa pakaian mahal dan keramahtamahan dari para donatur kaya sementara "memilih untuk mempertahankan batasan dua anak yang ditetapkan Partai Konservatif".

John McDonnell -- yang menjabat sebagai juru bicara keuangan mantan pemimpin Partai Buruh sayap kiri Jeremy Corbyn dan termasuk di antara tujuh anggota parlemen yang diskors oleh partai tersebut pada bulan Juli karena memberikan suara agar RUU tersebut dibatalkan -- menyebutnya sebagai "serangan brutal terhadap keluarga".

"Tenaga kerja di pemerintahan memiliki kewajiban moral untuk mengakhiri penderitaan anak-anak ini. Hal ini sepenuhnya terjangkau dan akan menghemat uang dengan mencegah kesehatan yang buruk di antara anak-anak yang kurang mampu," katanya.

Krisis biaya hidup menjadi isu utama di pemilu.

Selama dua tahun terakhir ini, para pekerja di seluruh perekonomian mulai dari dokter dan perawat hingga guru dan masinis kereta api mogok kerja karena upah mereka tidak mampu mengimbangi inflasi.

Helen Barnard, direktur kebijakan, penelitian, dan dampak di Trussell Trust, mengatakan angka kemiskinan terbaru "tidak seharusnya terjadi di salah satu negara terkaya di dunia".

"Kita perlu tindakan segera untuk mengatasi kelaparan di Inggris karena, jika tidak ada perubahan, jumlah orang yang menghadapi kelaparan dan kesulitan akan meningkat," tambahnya.