Soal Perbaikan Data Pemilih

Oleh Achmad Fachrudin

Tanpa terasa masa perbaikan Data Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) untuk Pemilu Serentak 2019 sudah berjalan lebih dari satu bulan dan akan berakhir pada 15 November 2018. Sebegitu jauh, publik tidak mengetahui dengan jelas progresnya. Yang diketahui, KPU mencanangkan Gerakan Melindungi Hak Pilih #GMHP pada 1-28 Oktober 2018 dengan cara mendirikan 69.834 Posko Layanan.

Sementara itu, Bawaslu membuka 33.745 Posko Pengaduan Daftar Pemilih Pemilu 2019. Alih-alih kedua langkah tersebut membantu mengatasi problem krusial DPHP, publik justru dikejutkan rilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang melansir 31.975.830 jiwa pemilih sudah merekam data e-KTP, tetapi belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU. Ini berdampak, perbaikan data pemilih menjadi semakin kompleks.

Angka 31 juta lebih yang dilansir Dukcapil sangat besar. Di balik angka itu ada pengguna hak pilih yang harus dilindungi. Jika angka tersebut, menjadi milik suatu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, tentu berpeluang menang di Pemilu Presiden 2019. Jika menjadi milik partai politik peserta pemilu, berpeluang membetot puluhan kursi di parlemen. Maka, 31 juta pemilih tidak boleh dianggap remeh. KPU dan Kemendagri bertanggung jawab menyelesaikan problem ini demi terwujudnya DPT valid.

Posisi KPU jadi tidak mudah. Pilihan pendekatan yang diajukan acapkali menimbulkan dilema, bahkan seperti simalakama. Sebab berpeluang malah memunculkan masalah baru yang terkadang jauh lebih rumit. Ini belum lagi menghitung energi dan anggaran. Yang paling sulit, bila pekerjaan baru tersebut harus melibatkan jajaran KPU level bawah seperti jajaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Problemnya, Pantarlih sudah bubar karena masa tugasnya sudah berakhir.
Halaman Selanjutnya....