Siapkan Benih Berkualitas untuk Capai Target Swasembada Pangan

JAKARTA - Target Pemerintah mencapai swasembada pangan lebih cepat sebelum 2028 harus menerapkan strategi yang terukur dan terencana denganbaik. Upaya yang dilakukan baik melalui ekstensifikasi atau perluasan areal tanam maupun intensifikasi atau peningkatan produktivitas dalam setiap luasan areal penanaman semuanya akan sangat bergantung pada ketersediaan benih yang berkualitas.

Pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Totok Agung Dwi Haryanto mengatakan ketersediaan benih berkualitas merupakan kunci awal dari pencapaian swasembada pangan.

“Sebenarnya pencapaian swasembada melalui ekstensifikasi atau perluasan area tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sebagainya, kunci awalnya ada pada benih," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (20/2).

Benih berkualitas itu katanya perlu lebih diperhatikan terutama mengenai bagaimana untuk menyediakan secara memadai seiring dengan upaya perluasan area tanam. Benih yang memadai itu berarti benih bermutu atau berkualitas yang berasal dari varietas unggul, sehingga hasil yang diharapkan pun bisa sesuai dengan perkiraan.

“Panen kemarin ada dilaporkan hasilnya tiga ton per hektare untuk padi. Menurut hemat saya, itu masih belum maksimal, masih bisa dicapai lebih dari itu, bisa jadi itu disebabkan oleh mutu benih maupun varietas unggul yang dikembangkan,” kata Totok.

Ia mencontohkan jika satu hektare lahan sawah membutuhkan benih sebanyak 25 kilogram, sehingga untuk satu juta hektare lahan sawah yang baru dibuka membutuhkan benih sebanyak 25 juta kilogram.

Jika kebutuhan benih untuk lahan seluas satu juta hektare itu tidak disediakan dengan baik, maka petani akan menggunakan benih yang tersedia di masyarakat ketika lahan sudah siap tanam, sehingga mutu tidak terjamin.

“Ini fokus kepada benih memang perlu diperhatikan lebih dalam,” tegasnya seperti dikutip dari Antara.

Fokuskan Subsidi

Lebih lanjut dia mengatakan untuk mencapai swasembada dalam kondisi seperti saat ini, subsidi dari pemerintah kepada petani sebaiknya lebih difokuskan agar tidak menurun jumlahnya.

Dalam hal ini, penyediaan benih, pupuk, dan obat-obatan yang dibutuhkan petani bisa disediakan oleh pemerintah dalam kondisi harga tersubsidi saat diperlukan petani.

“Kalau ini bisa dipegang juga, maka bukan hanya di lahan-lahan yang baru dibuka, tapi di lahan-lahan konvensional yang ada di Jawa, yang sudah dikenal subur itu intensifikasi lebih bisa dimaksimalkan, hasilnya bisa lebih banyak, indeks tanam dalam satu tahun bisa bertambah, misalnya dari 1,5 menjadi 1,75,” katanya.

Di samping subsidi, Pemerintah katanya harus memenuhi komitmennya dalam mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani oleh Bulog sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang sudah ditetapkan sebesar 6.500 rupiah per kilogram untuk gabah kering panen (GKP).

Totok juga berharap, Bulog mampu menyerap gabah hasil panen petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan tersebut dalam waktu yang tepat.

“Kalau waktunya tidak tepat, petani terlanjur menjual ke pasar, saya meyakini tidak akan mencapai harga 6.500 rupiah per kilogram, ini berarti dampak terhadap kesejahteraan petani akan berkurang. Maka tentu saja kerja sama dengan berbagai pihak seperti TNI dalam rangka mengoptimalkan penyerapan itu menjadi hal yang penting,” kata Totok.

Dalam kesempatan terpisah, peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa mengatakan, salah satu kunci swasembada pangan adalah swasembada benih. Selama ini katanya banyak benih impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

“Saya cukup miris melihat fenomena ini, padahal kebergantungan benih akan menghambat pencapaian swasembada pangan,”tegas Awan.

Pemerintah katanya perlu memperketat syarat impor benih, agar benih-benih lokal bisa tumbuh dan berkembang sehingga menopang target swasembada.

Saat ini papar Awan, banyak benih lokal berkualitas yang sudah dibudidayakan oleh komunitas petani kita. Itu ditemukan di banyak wilayah dengan karakteristiknya masing masing. “Saya pikir benih lokal ini perlu didukung dan dikembangkan Pemerintah dengan memberikan pendampingan agar kualitasnya terjaga dan bisa diterima masyarakat.