Rp100 Triliun dari Dana Desa dan Impor Gandum Cukup untuk Serap Pangan Lokal

Kebijakan pemerintah menetapkan tarif 0 persen untuk impor gandum dan mengenakan 11 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mocaf, tambah Dwiyono, sangat tidak fair. Sebab, impor jelas-jelas menghabiskan devisa, tapi justru produksi dalam negeri yang dihambat.

Badan Pangan, katanya, perlu berupaya keras dengan mengoordinir penggunaan dana desa dengan Kementerian Desa untuk membangun industri tepung dalam negeri yang mandiri.

Sebuah Paradoks

Ketua Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura, Ihsannudin, mengatakan kalau tarif impor terigu 0 persen sebagai bagian untuk menekan harga maka itu menjadi sebuah paradoks di tingkat produsen, dengan pemberlakuan PPN 11 persen produk mocaf.

"Ini menjadi semacam apatisme pada progresivitas produk mocaf yang nantinya mampu benar-benar menjadi substitusi terigu. Padahal justru perlu ada instrumen kebijakan yang mendorong agar mocaf memperoleh harga yang makin kompetitif hingga di tingkat produsen," kata Ihsannudin.
Halaman Selanjutnya....