Revisi dan Beri Harga Pembelian yang Untungkan Petani

JAKARTA - Kebijakan pemerintah selama ini yang mengendalikan harga gabah di tingkat petani melalui kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) terbukti membuat petani sering merugi. Hal itu menjadi salah satu penyebab produktivitas menurun karena jumlah petani terus berkurang.

Selain itu, penetapan HPP yang dieksekusi Bulog secara perlahan mendorong alih fungsi lahan karena petani melihat sektor pertanian sudah tidak menarik lagi untuk penghidupan, malah merugi karena harga yang ditetapkan di bawah biaya produksi yang mereka keluarkan.

Kebijakan pemerintah itu selama ini bisa berjalan, karena mereka bisa mendikte harga pembelian ke petani dengan instrumen impor pangan. Ketika harga pangan global melonjak karena faktor geopolitik dan dampak perubahan iklim maka kebijakan pemerintah mendikte harga pembelian gabah petani itu tidak efektif lagi.

Harga terbentuk sesuai mekanisme pasar yaitu keseimbangan antara ketersediaan pasokan (suplai) dan permintaan konsumen. Petani sebagai produsen pun enggan melepas gabah mereka ke Bulog yang mendatangi dengan HPP 5.000 rupiah per kilogram (kg) atau di bawah harga produksi yang sudah mencapai 7.000 rupiah per kg.

Akibatnya, harga beras pun melonjak tajam di masyarakat. Kalau harga beras sekitar enam bulan lalu masih di kisaran 8.000-12.000 rupiah per kg, maka saat ini harga beras sudah berkisar 14.000- 16.000 rupiah per kg.
Halaman Selanjutnya....