Tata Niaga Pangan I Petani Hukum Pemerintah dengan Mengabaikan HPP yang Murah
Revisi dan Beri Harga Pembelian yang Untungkan Petani
Foto : ANTARA/DEDHEZ ANGGARA
DWIJONO HADI DARWANTO Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta - Petani saat ini menghukum pemerintah dengan tidak melepas gabah mereka ke Bulog karena dihargai dengan harga yang tidak wajar, di bawah harga produksi.
Pemerintah juga harus melihat dan mengawasi distribusi dan harga beras di rantai pasok, mulai dari produsen, pengepul, distributor, retailer, dan konsumen untuk memastikan distribusi berjalan lancar, tanpa ada hambatan sampai harga berangsur normal kembali.
"Terakhir, pemerintah harus memberi sanksi bagi para distributor dan retailer yang menghambat dan menimbun beras," tegas Esther.
Dalam jangka menengah panjang, peningkatan produktivitas dalam negeri menjadi solusi untuk mengatasi kenaikan harga pangan dan mengurangi kebergantungan pada pasokan impor yang setiap saat harganya volatile.
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Eko S
Komentar
()Muat lainnya