Redesain Lembaga "Sampiran"

Sebagian lembaga tersebut ada yang melaksanakan fungsi regulator, supervisi, administrasi, dan adjudikasi. Bahkan ada yang secara luar biasa diberi kewenangan menjalankan dua, tiga, dan bahkan seluruh fungsi tersebut! Tidaklah mengherankan jika kini muncul kompleksitas persoalan dalam mekanisme akuntabilitas dan pola hubungan dengan kelembagaan legislatif, eksekutif, dan judikatif selaku institusi utama trias politika.

Getolnya DPR merecoki independensi KPU dengan upaya menyusupkan kader partai politik sebagai komisioner, perbedaan pendapat yang tajam dalam diskursus kebolehan DPR melaksanakan hak angket terhadap KPK merupakan secuil dari permasalahan pola hubungan tadi. Belum lagi, makin besarnya disparitas tingkat kepercayaan publik antara lembaga sampiran dan konvensional.

Redesain

Saatnya sekarang untuk menata kembali posisi, fungsi, kewenangan, akuntabilitas serta pola hubungan institusional dalam kerangka desain ketatanegaraan. Ini menjadi tugas utama DPR dan pemerintah dengan melibatkan seluruh stakeholders. Ada beberapa langkah yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan redesain.

Harus dilakukan pemilahan secara selektif berdasarkan prioritas manfaat dan kebutuhan berbangsa bernegara serta tingkat kepentingan konstitusional lembaga sampiran. Jadi harus dibedakan antara lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, undang-undang, dan keputusan presiden. Kemudian, kontribusi dan manfaat yang telah diberikan. Tidak semua institusi harus ditata kembali.
Halaman Selanjutnya....