Rapat Paripurna DPR RI Bahas Keputusan Calon Tunggal Panglima TNI
Foto: istimewaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) segera menggelar Rapat Paripurna dengan agenda laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI yang dilanjutkan pengambilan keputusan, di Jakarta.
"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI kepada Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).
Meutya menyatakan persetujuan itu berdasarkan hasil Kesimpulan rapat internal komisi I DPR RI, setelah mendengarkan pemaparan visi dan visi calon panglima TNI dan pandalaman fraksi-fraksi di komisi I.
Proses verifikasi faktual pun dilakukan Komisi I DPR RI dengan mendatangi kediaman Jenderal Andika Perkasa di kawasan Jakarta Selatan, pada Minggu (7/11/2021).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan dalam verifikasi faktual tersebut, Komisi I DPR RI tidak menemukan temuan yang berarti. Hal itu menurut dia karena kunjungan tersebut ingin melihat kehidupan keseharian calon Panglima TNI di kediamannya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Rapat Paripurna tersebut direncanakan digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen sekitar pukul 10.00 WIB.
Redaktur: Fiter Bagus
Penulis: Zulfikar Ali Husen
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Batas Baru Bunga Harian Pinjaman Online Mulai Diberlakukan, Catat Perubahannya
- 2 Kalah di Beberapa Daerah pada Pilkada 2024, Golkar Akan Evaluasi Kinerja Partai
- 3 Catat! Ini Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina yang Resmi Naik per 1 Januari 2025
- 4 Ini Pangkostrad yang Baru
- 5 Banjir Impor Turunkan Utilisasi Industri Hingga 10 Persen
Berita Terkini
- Makanan, Minuman, dan Tembakau Sumbang Inflasi Terbesar
- APBD Jakarta Capai Rekor Tertinggi dalam Sejarah
- MA Sebut Pernyataan Presiden soal Vonis 50 Tahun Bukan Intervensi
- Paling Banyak Rusak, Fokus Bangun Irigasi Tersier dan Kuarter
- Panja Haji Komisi VIII DPR RI Ungkap Biaya Ibadah Haji Bisa di Bawah Rp90 Juta