Publik Berhak Pertanyakan Perkembangan "Food Estate"

JAKARTA - Publik dinilai berhak untuk mengetahui program-program yang sudah dijalankan pemerintah termasuk perkembangan pembangunan lumbung pangan (food estate). Hal itu penting mengingat dalam beberapa waktu terakhir ancaman akan krisis pangan terus menghantui, sehingga masyarakat sewajarnya mencari tahu kesiapan pemerintah menghadapi kondisi tersebut.

Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Masyhuri, mengatakan pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahwa food estate tidak usah dibicarakan lagi adalah pernyataan menyesatkan. Sebab, setiap anggaran negara yang dibelanjakan, publik berhak mempertanyakan tingkat keberhasilannya.

"Apalagi food estate yang mengerjakannya dua kementerian, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Kalau tidak transparan, publik bisa menduga hanya proyek bagi-bagi duit karena Kemenhan kurang proyek," kata Masyhuri.

Mentan, katanya, harus mengklarifikasi dengan jelas pernyataannya bahwa food estate telah sukses padahal kabar dari berbagai sumber selama ini justru menunjukkan bahwa proyek tersebut gagal.

"Kan kabar dari banyak pihak food estate tersebut gagal, kalau bilang berhasil ya tidak apa-apa, tapi ya dukung dengan data yang akurat. Pemerintah kan semestinya punya kewibawaan mengenai fakta lapangan," kata Masyhuri.
Halaman Selanjutnya....