Proyek Geotermal Jangan Abaikan Masyarakat Adat

JAKARTA - Transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) harus dilakukan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat. Pemilik lahan harus dilihat sebagai subjek, bukan objek pembangunan sehingga hak-hak mereka jangan diabaikan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti proyek geotermal atau panas bumi di Indonesia yang banyak memicu konflik di masyarakat dan kerusakan lingkungan. "Lokasi proyek panas bumi terlalu dekat dengan hunian masyarakat, dan berada di tanah adat maupun hutan," tegas Bhima, Rabu (9/10), menanggapi konflik investasi geotermal di Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bhima menegaskan konflik di Poco Leok sangat disayangkan. Padahal, geotermal dimasukkan dalam agenda pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai opsi transisi energi yang berkeadilan.

"Kalau judulnya berkeadilan maka sebaiknya prosesnya partisipatif, tidak menciptakan kerusakan lingkungan yang sama dengan energi fosil," tandas Bhima.

Dia menjelaskan eskalasi konflik geotermal di Poco Leok adalah puncak gunung es. Proyek yang didanai bank pembangunan Jerman KfW di Poco Leok hanya mengulang kesalahan Bank Dunia di Wae Sano Flores. Saat itu, proyek geotermal di Wae Sano memicu protes dari masyarakat adat dan akhirnya Bank Dunia mundur dari pendanaan.
Halaman Selanjutnya....